Gaji Geuchik Rendah,  Tidak Manusiawi

0
347

Chapnews.id – Jakarta, Anggota DPR RI Asal Aceh, M Nasir Djamil menyoroti terkait rendahnya gaji para Geuchik (Kepala Desa red) di beberapa daerah di Aceh.

Menurutnya, gaji Kepala Geuchik yang rendah serta  tidak sesuai dengan realitas kebutuhan ekonomi saat, dan ini sesuatu yang tidak manusiawi.

Mengingat beban kerja dan  tanggung jawab Geuchik  begitu besar, apalagi dengan bertambahnya beban pengelolaan dana desa yang rata-rata hampir satu milyar pertahun.

“Saya kira ini tidak manusiawi, dan khawatir rendahnya pendapatan para Geuchik ini, bisa jadi pemicu mereka untuk berusaha mendapatkan penghasilan lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang.” ujar Nasir.

Selanjutnya, Nasir Jamil menyebutkan, semangat Pengalokasian dana Gampong  yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, adalah demi pemerataan pembangunan, yaitu dengan semangat membangun Indonesia dari Gampong.”

“Bagaimana gampong akan sukses pembangunannya, bila gaji perangkatnya  rendah.” Imbunya.

Lebih lanjut mengungkapkan, rendahnya gaji Geuchik akan memicu benih-benih korupsi & berpeluang para Geuchik akan tergoda untuk melirik dana desa sebagai ladang pemasukan lain baginya.

Ditambahkanya, berharap  agar Pemerintah perlu memperhatikan kembali kesejahteraan para perangkat pemerintahan di level gampong ini, guna mencegah potensi-potensi korupsi dan  memperlancar proses pembangunan di level desa.

“pemerintah harus lebih perhatian lagi lah, khususnya para Keuchik. Jangan sampai mereka ibarat tikus mati di lumbung padi”. cetus Nasir.

Disisi lain, Nasir berharap agar dengan adanya PP Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Gampong, dimana salah satu substansi yang diatur di dalamnya adalah terkait batas terandah gaji perangkat desa yaitu dengan rincian, untuk Geuchik minimal Rp. Rp2.426.640,O0 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), sekretaris Gampong paling sedikit Rp2.224.42O,OO (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan perangkat gampong lainnya paling sedikit Rp2.O22.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), setidak-tidaknya para kepala daerah menerapkan standar gaji perangkat gampong  sesuai dengan PP tersebut.

“Saya kira dengan adanya PP Nomor 43 Tahun 2019 itu, setidak-tidaknya kepala daerah bisa mengikuti sesuai batas minimal yang diatur dalam PP, bukan malah dibawah standar itu.” Ujar Nasir lagi.

Ada nformasi bahwa masih banyak daerah-daerah yang menerapkan standar gaji perangkat desa diabawah standar yang diatur dalam PP 43 Tahun 2019 tersebut.

“Saya mendengar, masih banyak daerah-daerah kabupaten/kota, khususnya di Aceh yang masih merapkan standar gaji dibawah batas minimal yang diatur dalam PP 43 Tahun 2019 tersebut. Ini kita sayangkan.” pungkas Nasir.

Lebih ideal lagi menurut Nasir, harusnya gaji-gaji perangkat desa harus diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh. Buruh saja harus digaji secara layak & sesuai dengan UMP, apalagi ini Keuchik, orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya minimal 3 jutaan lah sesuai dengan UMP.

Oleh karena itu menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah di daerah,demi meminimalisi potensi-potensi korupsi & penyelewengan dana di level gampong.

“Ya tentu semua itu juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setempat. Namun prinsipnya menurut saya pemerintah kabupaten/kota harus lebih serius dalam memastikan kesejahteraan para Keuchik ini.” tutup Nasir.

Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. B-m/308/HI.01.00/X/2019, rata-rata provinsi mengalami kenaikan UMP sebesar 8,51 %. (CN01).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here