Jokowi Harus Pimpin Langsung Perang Gerilya Lawan Covid 19

0
152

Chapnews.id, Jakarta – Direktur Lembaga Bela Indonesia, Abdussalam Hehanusa  menyerukan serta mendukung Presiden RI, Jokowi untuk segera memimpin langsung

perang gerilya melawan pandemik Covid-19.

Dengan segera mengeluarkan
maklumat Presiden untuk menggalang aksi dana solidaritas sosial, dan mengeluarkan
paket kebijakan subsidi ekonomi kepada WNI yang terdampak kebijakan pemerintah.

“kepada pimpinan TNI- Polri, BIN, BSSN, BNPT, BNN dan BUMN,  membantu BNPP dengan mobilisasi aksi siber pertahanan, siber keamanan, siber deteksi dan siber respons untuk mendukung skenario identifikasi, evaluasi dan  monitoring resiko perang teror biologis Covid-19 diseluruh basis teritorial dan ke wilayahan, Indonesia” ujar Abdussalam Hehanusa, melalui rilis pers kepada Chapnews, Senin, (30/03/2020).

Menurutnya, kepada generasi milenial, organisasi pemuda, influenser medsos untuk
terus meningkatkan kapasitas mental publik nasional yang semakin depresi dan
kelelahan mental, akibat tekanan informasi hoaks, penyesatan informasi, penyebaran
rumor teori konspirasi global Covid-19, yang menularkan kecemasan fobia, ketakutan
konektif dan kepanikan masif di lingkungan sosial.

Selanjutnya, udah saatnya turun karena korban terinveksi Covid-19 di Indonesia melejit jadi 1.046 orang dan 87 orang wafat. Naik
500% sejak 2 Maret 2020. Tingginya angka kontainasi virus Corona, menuai banyak sikap kritik dan  saran kepada negara untuk merespon agresif, belajar dari perang opini saling menuding atas  kegagalan antisipasi antar negara.

Bahkan publik Asia Tenggara panik dengan situasi di Italia, karena warga yang tewas capai 9.134 orang dan Amerika yang warganya terinfeksi tertinggi di dunia, capai angka 102.396 orang dalam 3 bulan.

Apalagi, Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan ke khawatiran bahwa sistem perawatan  kesehatan yang lebih lemah di Asia tenggara, tidak mampu mengatasi wabah besar Covid-19.  Ujar Alan Hehanusa.

Ditambahkanya, terlambat menetapkan kebijakan agresif sejak awal Januari 2020.
Termasuk LSM Australia, Lowy Institute, ikut mengkritik pemerintah Indonesia. Disebutkan
bahwa tidak ada rencana yang jelas dan transparan tetang cara memerangi Covid-19, menyebabkan  pemrov, langsung bertindak karena kehilangan kepercayaan pada kemampuan Presiden Jokowi untuk
mengelola wabah Corona.

Beluk lagi  kekurangan APD (alat pelindung diri) di 27 provinsi, PMI kekurangan cadangan darah  dan pemerintah kekurangan 1500 orang dokter, jadi fakta dan opini publik. Publik menilai sistem kesehatan negara terganggu sigifikan dan sudah hampir kehilangan
kendali karena pandemik Corona tambah menyebar luas.

Mayoritas pengemudi becak, potong rambut,
sopir angkot, ojol, sopir online, pedagang kaki lima, buruh pabrik, pekerja harian dan pekerja
serabutan mengalami kesengsaraan ekonomi setiap hari, akibat teror virus Corona.

Bom sosial bisa meledak, apabila mereka tidak memiliki alternatif pendapatan dalam 3 bulan kedepan, dan negara  terus memberikan kebijakan yang dinilai kejam, tanpa solusi advokasi ekonomi yang menolong WNI
korban kebijakan negara.

Memonitor fenomena teror biologis Covid-19, global. Secara substatif seluruh warga dunia
menginginkan pemerintah memikul kesengsaraan, menjamin perlindungan kesehatan, warga  negaranya secara terhormat, dan kejujuran.

“Mereka ingin melihat pemerintah, menujukan ke mampuan untuk merubah kebijakan apapun untuk menurunkan dampak pandemik Corona disetiap  kriteria” imbuh Alan Hehanusa.(CN01)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here