Toke Suum Himbau Penerima Bantuan Jangan Tumpang Tindih

0
372

Chapnews.id, Langsa – Walikota Langsa Usman Abdullah, SE, atau yang kerap disapa Toke Suum menghimbau agar dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat jangan tumpang tindih.

“Dinas terkait harus saling berkoordinasi, jangan jalan sendiri-diri” Demikian ungkap, Walikota Usman Abdullah,SE, saat memimpin Rapat Koordinasi Dampak Sosial dan Ekonomi Covid-19 dan Jaring Pengamanan Sosial bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Dearah (FORKOPIMDA) di Aula rapat Pendopo Walikota, Senin (04/05/2020).

Menurutnya, dalam rangka penanganan Virus Corona (Covid-19) banyak bantuan untuk masyarakat fakir dan miskin yang sudah kita terima baik dalam bentuk sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ini adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk antisipasi terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dalam kondisi tanggap darurat, baik yang bersumber dari, APBN, APBA, APBK, Baitul Mal dan donatur lain.

Ditambahkanya, jika tidak ada koordinasi maka setiap bantuan menimbulkan kekhawatiran masyarakat, dimana seakan-akan Pemerintah Daerah mempermainkan baik dalam jumlah maupun pendistribusiannya.

” kita harus berpikir menyelesaikan masalah tambah masalah” ujar Toke Suum.

Selanjutnya, ditengah kondisi ekonomi yang semakin meresahkan masyarakat, kita harus dapat memakluminya bahwa Pemko Langsa hanya meng SK kan saja sesuai data dari sumber bantuan setelah di telusuri masing-masing sumber bantuan.

Mareka itu memiliki relawan untuk mendata masyarakat yang kena dampak Covid-19, dan tidak disediakan anggaran untuk tenaga operasional dan Dinas Sosial yang juga mempunyai tenaga relawan.

Kemudian tambah Toke Su’um jumlah penerima bantuan berdasarkan sumber anggaran adalah :
1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) : 19.624 KK
2. Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos : 4.244 KK
3. Bantuan Program Non Tunai (BPNT) dari Kemensos : 190 KK
4. BPNT Tambahan dari Kemensos : 1.999 KK
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos : 8.231 KK
6. APBA ( Sembako) : 2.031 KK
Jumlah : 16.695 KK
sedangkan data yang belum terbantu : 2.929 KK

Kedepan kita mengharapkan semua bantuan langsung tunai agar tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak memerlukan biaya operasional, kemudian tempelkan nama-nama penerima bantuan di Gampong masing-masing agar transparan.

Dan Geuchik harus sering koordinasi dengan Camat atau Instansi terkait untuk dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat.

Selanjutnya, tambah Toke Su’um Dinas Sosial selaku lembaga teknis setiap bantuan koordinasi dengan lembaga penegak hukum agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. Tindakan ini merupakan salah satu wujud pengabdian kita kepada negara, sebagai aparatur siap tidak siap harus siap karena negara dalam keadaan membutuhkan perhatian kita.

Terakhir meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) harus sinergisitas dalam mengelola administrasi bantuan masyarakat agar tidak double penerimaan seperti mekanisme pendataan sesuai Permendes PDTT No. 6 / 2020 dan Perubahan Perwal Kota Langsa bahwa pendataan dilakukan oleh Relawan Gampong siaga Covid-19 (Kadus/Kasie Kesra), validasi dan finalisasi data dalam musyawarah Gampong merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak terdata dilaporkan ke Dinsos, legalisasi dokumen hasil data ditanda tangani Keuchik dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Keuchik. Untuk tidak menimbulkan keraguan masyarakat tempel di papan pengumuman Gampong. Rapat yang berakhir pukul 12.15 dihadiri Unsur FORKOPIMDA, Para Kepala OPD terkait dan Instansi Vertikal yang berhubungan dengan data kependudukan. (CN01)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here