Chapnews.id, Aceh Utara – Dalam rangka memacu kemandirian PDAM sebagai perusahaan daerah yang menyediakan air layak minum kepada masyarakat, Komisi III DPRK Aceh Utara gelar rapat dengan PDAM Tirta Mon Pase dan Badan Pengawas, Kamis(25/06/2020)
“Rapat dilaksanakan diruang Panleg DPRK Aceh Utara” Demikian ungkap, Ketua Komisi III Razali Abu kepada melalui pers Rilisnya yang diterima Chapnews.
Menurut Razali Abu PDAM Tirta Mon Pase harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan subsidi APBK Aceh Utara dan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
DaDalam usia 30 tahun PDAM Tirta Mon Pase sudah mampu melayani pelanggan sebanyak 26.164 rumah tangga di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan 4.763 sambungan rumah tangga di wilayah kota Lhokseumawe.
Seiring perjalanan waktu kami tekankan kepada dirut PDAM untuk memprioritaskan pelayanan sambungan baru wilayah Kabupaten Aceh Utara yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih, Jelas Abu Lapang.
Komisi III mengapresiasi kinerja Dirut PDAM Tirta Mon Pase Zainuddin Rasyid yang sudah mampu membenahi manajemen dan meningkatkan kinerja karyawan sehingga tahun anggaran 2021 nanti PDAM Tirta Mon Pase tidak lagi memerlukan subsidi dari pemerintah daerah sebagaimana disampaikan oleh Dirut dalam rapat dengan komisi III.
” ini tentunya sebuah prestasi gemilang yang ditoreh dimasa kepemimpinan Beliau, karena selama ini kita ketahui sejak didirikan PDAM Tirta Mon Pase selalu merugi, tertunggak gaji dan sebagainya” lanjut Politisi Partai Aceh ini.
Sementara itu, sekretaris komisi III Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P menyebutkan dibawah kepemimpinan Zainuddin Rasyid, PDAM Tirta Mon Pase sudah menuju kearah yang lebih baik.
“kita sangat mengapresiasi pernyataan Zainuddin Rasyid bahwa tahun 2021 PDAM tidak lagi memerlukan subsidi pemerintah daerah dengan 464.000 Meter kubik per bulan air yang di jual ke pelanggan yang berjumlah 30.927 SR di wilayah aceh utara dan Lhokseumawe” tegas Jufri Sulaiman.
Ditambahkannya, tentu pemerintah daerah bisa menggantungkan harapan lebih kepada PDAM untuk tidak hanya sekedar bisa menghidupi operasional PDAM tetapi juga bisa menghasilkan deviden untuk penambahan PAD Aceh Utara kata politisi Partai Gerinda ini.
“Kita juga menekankan Badan Pengawas untuk bisa berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk PDAM, sehingga PDAM sebagai salah satu aset daerah bisa dikelola lebih Profesional dalam melayani masyarakat Aceh Utara” ungkap Jufri.
Disisi lain kita juga mengharapkan kepada PDAM untuk bisa berkoordinasi secara intens dengan dinas terkait lainnya untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat penggalian perbaikan pipa PDAM yang selama ini membahayakan para pengguna jalan pungkas Jufri Sulaiman.(fitrie)