Upah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Riil Sesuai yang Diterima Pekerja or Hanya Administratif

0
97

Chapnews.id, Jakarta – Program bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah.

Program tersebut dipercaya akan membantu kesulitan para pekerja bergaji rendah di tengah wabah Covid-19. Selain itu, juga diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS, Hery Susanto, MSi dalam rilisnya, Sabtu, (29/08/2020) mengatakan sebagaimana diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 37,7 triliun untuk memberikan bantuan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja yang bergaji dibawah 5 juta.

“Bantuan sebesar 600 ribu perbulan diberikan selama 4 bulan atau sebanyak 2,4 juta. Dan pencairannya dilakukan 2 tahap, masing-masing 1,2 juta” ujar Hery Susanto.

Menurutnya, berdasarkan pantauan kami dari presentasi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, 24 Agustus 2020 di DJSN RI tercatat bahwa jumlah pekerja di Indonesia sebesar 92,45 juta orang terdiri dari pekerja formal dan pekerja informal.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdaftar sebanyak 49,65 juta orang.  Mereka  terdiri dari pekerja penerima upah (PPU) 39,65 juta orang (termasuk PMI sebanyak 459,132 orang); Jasa konstruksi (jakon) sebesar 7,6 juta orang); bukan penerima upah (BPU) sebesar 2,4 juta orang.

Katagori kelompok PPU 39,65 juta tersebut berstatus peserta aktif 48% yaitu 19,1 jt orang dan peserta tidak aktif sebesar 52% yakni berjumlah 20,6 juta orang.

Peserta aktif 19,1 juta tersebut terdapat 15,7 juta orang dengan upah di bawah Rp 5 juta.  Mereka berpotensi mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pada akhir Agustus 2020.

Dari Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan upah yang dilaporkan besarnya di bawah Rp 5 juta.

Sedangkan peserta  BPJS Ketenagakerjaan yang upahnya di atas Rp 5 juta terdapat 3,4 juta orang.

Pertanyaannya, akankah upah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai dengan yang diterima atau hanya bersifat laporan administratif saja?

Data tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas 82% peserta BPJS ketenagakerjaan mempunyai upah di bawah Rp 5 juta. Ini bisa diartikan bahwa mayoritas pesertanya berhak menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah. Meski fakta riil di lapangan belum tentu upah yang diterima peserta BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan laporan yang tercatat pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Banyak contoh didapatkan di lapangan 1 orang peserta mempunyai lebih dari  1 kartu peserta BPJS ketenagakerjaan.  Upah yang dilaporkan pun tidak sama bahkan lebih besar dari fakta administrasi yang dilaporkan.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi terdapat sebanyak 13,8 juta pekerja yang bergaji dibawah 5 juta dan punya rekening. Namun setelah dilakukan validasi berlapis tinggal 10,8 juta pekerja. Sisanya dikembalikan kepada perusahaan pemberi kerja untuk diperbaiki. Antara lain, karena punya lebih dari satu rekening bank.

Dari laporan kasus tersebut resiko tidak tepat sasaran peserta program BSU dari pemerintah sangat besar terjadi.

Jadi perhatian utama pemerintah, harusnya tidak saja terkait validitas laporan rekening bank peserta program BSU. Pemerintah harus menginstruksikan BPJS Ketenagakerjaan untuk croscek validitas data upah pesertanya secara riil tidak sekedar administratif.  Hal ini penting dilakukan guna ketepatan sasaran program BSU.  Jika tidak maka program BSU akan banyak dinikmati oleh para pihak yang tidak tepat sasaran.

“Harus diakui bahwa program BPJS Ketenagakerjaan belum bisa dinikmati dan mengcover seluruh pekerja di Indonesia” imbuhnya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here