Abu Alek Perlu Pelatihan Legal Drafter Agar Paham Hukum

0
329
Advertisement

Chapnews.id, Langsa – Abu Alek melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh tidak boleh menekan dan memaksa DPRK untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus yang menimpa Walikota Langsa.

” Sepertinya Abu AlekĀ  perlu pelatihan legal drafter supaya paham mengenai teori keberlakuan hukum” Demikian ungkap, Sekretaris DPW Partai Aceh Kota Langsa, Adlin Furqan, kepada wartawan, Jum’at, (17/09/2021).

Menurutnya, saat ini proses hukum masih berlanjut di Polda Aceh, semua harus taat dan patuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Advertisement

Dan jangan ada pemaksaan kasus ini dibawakan ke paripurna dewan dalam rangka menentukan nasib Usman Abdullah sebagai Walikota. Maka ini sangat menjijikkan karena tidak berdasarkan logika hukum yang kuat.

Bila mencontohkan kasus Bupati Garut Aceng Fikri, itu konteksnya sangat beda :

Pertama, Bupati Aceng Fikri itu menikahi perempuan tersebut dan menceraikan setelah akad nikah.

Kedua, norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu sudah tidak berlaku lagi, bahkan undang-undang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian penggunaan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah, itu dalam konteks pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“saya kira LSM ini tidak mengerti hukum dan terkesan menakut-nakuti Pak Walikota” ujar Adlin Furqan.

Selanjutnya, perlu ditekankan dalam teori ilmu perundang-undangan norma hukum yang sudah tidak berlaku lagi, maka itu tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam menduga orang atau siapapun.

Dan sekali lagi saya tegaskan, Abu Alek ini perlu pelatihan legal drafter supaya paham mengenai teori keberlakuan hukum. (**)

Advertisement
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments