Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman, senilai Rp1,6 miliar. Aset tersebut merupakan hasil dari produksi perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Nurhadi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyitaan hasil kebun sawit ini merupakan upaya pemulihan aset atau asset recovery dalam kasus TPPU yang melibatkan Nurhadi. "Penyitaan dari hasil sawit senilai Rp1,6 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2025).
Penyitaan ini dilakukan setelah KPK memeriksa dua orang saksi, yaitu Musa Daulay yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT, serta Maskur Halomoan Daulay selaku pengelola kebun sawit. Sebelumnya, pada 16 Juli lalu, KPK juga telah menyita Rp3 miliar dari hasil produksi sawit selama enam bulan.
Seperti diketahui, KPK kembali menangkap Nurhadi setelah ia selesai menjalani masa pidana terkait kasus suap dan gratifikasi di Lapas Sukamiskin, Bandung. Penangkapan dilakukan pada Minggu (29/6) dini hari untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan TPPU.
Kasus ini bermula dari vonis MA nomor 4147 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Desember 2021, yang menghukum Nurhadi dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Nurhadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan menerima gratifikasi terkait perkara di lingkungan MA. Meskipun demikian, tuntutan jaksa KPK terkait uang pengganti sebesar Rp83 miliar tidak dikabulkan oleh majelis hakim MA.
