Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait laporan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang merasa kewalahan menangani dampak banjir bandang di beberapa wilayah Sumatra. Tito menegaskan bahwa Pemda tidak menyerah total, melainkan tetap berupaya semaksimal mungkin, namun menghadapi keterbatasan yang signifikan.
Chapnews – Nasional – Tito mencontohkan situasi di Aceh Tengah, di mana akses terputus akibat jembatan yang ambrol karena longsor. Kondisi ini menghambat penyaluran bantuan dan evakuasi warga terdampak. "Dari Lhokseumawe putus, dari selatan juga putus," jelas Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Chapnews – Nasional – Menurut Tito, Pemda tetap bekerja keras, namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Contohnya, Pemda kesulitan melakukan airdrop bantuan logistik karena tidak memiliki pesawat. Selain itu, penanganan jalan putus akibat longsor membutuhkan alat berat yang tidak dimiliki oleh Pemda setempat. "Di situ yang mereka minta (bantuan)," kata Tito.
Chapnews – Nasional – Pemerintah pusat, ditegaskan Tito, akan memberikan dukungan penuh sejak hari pertama. Bantuan akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.
Chapnews – Nasional – Banjir bandang telah melanda sejumlah daerah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Data terbaru dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh (2/12/2025) menunjukkan bahwa 115.927 warga masih mengungsi, 112 jiwa meninggal dunia, dan 118 orang dinyatakan hilang. Kerusakan fasilitas umum juga sangat parah, meliputi kantor, tempat ibadah, sekolah, jembatan, dan ribuan rumah warga.
Chapnews – Nasional – Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, bahkan menyatakan bahwa tingkat kerusakan akibat banjir dan longsor saat ini lebih parah dibandingkan tsunami Aceh 2004 silam. Ismail telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, menyatakan ketidakmampuan Pemkab Aceh Utara dalam menangani bencana ini dan memohon bantuan.
Chapnews – Nasional – Dalam suratnya, Ismail menjelaskan bahwa banjir dan longsor telah menghancurkan 27 kecamatan dan 852 desa di Aceh Utara. "Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara," tulis Ismail dalam suratnya.
