Chapnews – Ekonomi – Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan minat besar untuk mendapatkan alokasi dana pemerintah yang dikelola oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana yang saat ini berada di Bank Indonesia (BI) tersebut, sebelumnya telah disalurkan kepada bank-bank Himbara pada tahap pertama. Permintaan dari berbagai BPD ini mencapai angka fantastis, yakni Rp200 triliun.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa beberapa BPD telah secara langsung menyampaikan ketertarikan mereka. Bank Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) termasuk di antara yang berminat.
"Bank Jatim kemarin sudah berbicara dengan Pak Menteri Purbaya, Bank Jakarta juga. Bahkan, saya dengar Bank BJB juga tertarik. Nanti kita akan evaluasi lebih lanjut," kata Febrio dalam acara Media Gathering APBN 2026, Kamis (9/10/2025).
Meskipun banyak BPD yang antusias, Febrio menekankan bahwa pemerintah akan melakukan penilaian ketat terhadap proposal yang diajukan oleh masing-masing bank daerah sebelum memutuskan penempatan dana. Pemerintah akan mempertimbangkan beberapa aspek krusial.
Aspek pertama adalah keamanan dana negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar aman dan dikelola dengan baik. Kedua, dana tersebut harus disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor riil, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian.
"Faktor ketiga adalah risiko. Jika kami tidak yakin dengan proposal yang diajukan, apalagi jika ada catatan kasus (seperti yang terjadi di BJB), hal itu tentu akan menjadi pertimbangan serius," jelas Febrio. Pemerintah berhati-hati dalam menyalurkan dana ini untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari.
