Chapnews – Nasional – Solo, Jawa Tengah – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo tengah berupaya keras untuk mendapatkan "rumah" baru. Pasalnya, lembaga pengawas pemilu ini terancam tak mampu lagi membayar sewa kantor akibat adanya pemangkasan anggaran dari pusat.
Kondisi ini memaksa Bawaslu Solo untuk mengajukan permohonan pinjam gedung kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, membenarkan adanya koordinasi intensif dengan Pemkot terkait peminjaman aset tersebut. "Ada kebijakan dari Bawaslu RI bahwa anggaran sewa kemungkinan besar ditiadakan karena efisiensi," jelas Budi, seperti dikutip chapnews.id, Minggu (5/10).
Langkah ini diambil sebagai respons atas potensi pemangkasan anggaran sewa kantor. Bawaslu RI, menurut Budi, telah menginstruksikan seluruh Bawaslu daerah untuk berinisiatif meminjam gedung milik pemerintah daerah setempat. "Hampir semua Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah difasilitasi oleh pemkab/pemkot masing-masing," imbuhnya.
Masa sewa kantor Bawaslu Solo saat ini, yang berlokasi di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, akan berakhir tahun depan. Meski masih ada waktu beberapa bulan, Bawaslu Solo memilih bergerak cepat dengan mengajukan permohonan pinjam gedung lebih awal.
"Kemarin kami sudah melakukan audiensi dengan Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solo terkait pinjam pakai kantor," ungkap Budi. Bahkan, Bawaslu Solo telah melakukan survei ke beberapa gedung milik Pemkot bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Sekarang kami tinggal menunggu disposisi dari Bapak Wali Kota," pungkas Budi, berharap permohonan mereka dapat segera terealisasi.
