Chapnews – Nasional – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan pandangannya bahwa sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah diterapkan sejak tahun 2005 dinilai tidak produktif dan kurang efisien. Cak Imin menegaskan, pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pilkada langsung. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, pada Jumat (19/12).
Pilkada langsung, menurut Cak Imin, telah menunjukkan ketidakproduktifan. Ia menambahkan bahwa tidak hanya pilkada, namun berbagai aspek dalam sistem demokrasi di Indonesia juga memerlukan peninjauan ulang. "Kita akan evaluasi," tegasnya. Evaluasi ini, lanjut Cak Imin, merupakan langkah krusial demi penyempurnaan sistem demokrasi di tanah air. Ia juga mengklaim bahwa wacana ini bukan hanya aspirasi PKB, melainkan telah menjadi kesadaran kolektif di antara partai politik lainnya. "Alhamdulillah, semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, termasuk pilkada langsung, yang dinilai tidak produktif," imbuhnya.
Selain menyoroti efektivitas sistem pemilu, Cak Imin juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh kader PKB untuk bekerja lebih giat dalam menghadapi dinamika politik mendatang. Ia menginstruksikan jajaran partai untuk memperkuat basis dukungan dengan merangkul masyarakat secara lebih dekat. "Dekati rakyat, bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat, dan buat kebijakan yang berpihak kepada rakyat," serunya. Cak Imin juga menekankan pentingnya kolaborasi, menyatakan bahwa PKB tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak.
Kolaborasi ini, menurut Cak Imin, juga krusial dalam menjalankan agenda politik dan pembangunan. Ia secara spesifik meminta kader PKB, khususnya di Jawa Timur, untuk memfokuskan perhatian pada isu pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. "Niat baik saja tidak cukup, niat baik harus diikuti dengan ajakan untuk bersama-sama mengatasi masalah. Terutama kemiskinan dan lingkungan hidup," pungkasnya.
Wacana evaluasi pilkada langsung ini bukan kali pertama mencuat di ranah publik. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyatakan sedang mempertimbangkan gagasan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai kemungkinan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya politik yang harus ditanggung Indonesia akibat sistem pemilu langsung. Prabowo, dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan pada Jumat (5/12) lalu, menyoroti bahwa praktik "demokrasi perwakilan" semacam ini juga diterapkan di beberapa negara lain. "Jika sudah memilih DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi, mengapa tidak langsung saja memilih gubernur dan bupati? Selesai," ujar Prabowo, seperti dilaporkan chapnews.id.
