Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengungkapkan dana transfer ke daerah kerap disalahgunakan, bahkan menjadi bancakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pernyataan ini disampaikan Tito usai rapat di Komisi II DPR terkait alokasi anggaran 2026, Senin (15/9). Tito menekankan pentingnya efisiensi pemerintah pusat untuk mencegah praktik koruptif tersebut. "Untuk check and balance oke, tapi kadang-kadang terjadi praktik-praktik yang, maaf dalam tanda kutip, kolusi," ungkap Tito di kompleks parlemen.
Tito membeberkan, praktik bancakan ini melibatkan berbagai pihak, tak hanya kepala daerah, namun juga DPRD, staf, kolega politik, dan pihak-pihak lain. Ia mencontohkan sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah. "Contohnya banyak sekali kasus, beberapa daerah yang DPRD-nya ‘bedol desa’, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain," tegas Tito.
Meskipun mengakui banyak daerah yang memiliki pengelolaan anggaran baik, Tito menyoroti kasus penyelewengan dana yang merajalela. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, menjadi sasaran empuk. "Bahkan DAK dari pusat pun, yang dititipkan kepala daerah untuk dieksekusi kemarin, Agustus, dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun, itu juga dikorupsi, di Kolaka Timur," bebernya.
Tito menambahkan, praktik bancakan seringkali menyasar dana operasional. Jika tak sampai korupsi, dana tersebut kerap dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti pembengkakan anggaran makan dan fasilitas pejabat. "Makanan, minuman, untuk pejabat dan segala macam tamu, itu juga sampai tinggi sekali, di Papua itu pernah sampai sangat tinggi sekali," katanya.
Langkah efisiensi pemerintah, menurut Tito, bertujuan untuk meminimalisir praktik tersebut. Efisiensi dana transfer ke daerah telah menghasilkan penghematan hingga Rp1.369 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk program strategis lain yang berdampak pada daerah, seperti pendidikan, program makan bergizi gratis, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. "Semua ada satu paket besar, Rp1.369 triliun, yang akan dieksekusi oleh pemerintah pusat yang berdampak ke daerah," pungkas Tito.
