Chapnews – Nasional – Jakarta, DPR RI menyoroti pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih cerdas dan efisien dalam mengelola anggaran yang ada. Ia menekankan pentingnya rasionalisasi program dan kebijakan agar tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Arse meyakini bahwa Pemda memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Perbaikan tata kelola menjadi kunci utama. "Presiden Prabowo selalu mengingatkan soal kebocoran anggaran. Ini harus diatasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (9/10).
Politisi Golkar ini mencontohkan, banyak program Pemda yang kurang efektif dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Ia menyoroti pembangunan pagar antar kantor Pemda sebagai contoh pemborosan yang tidak perlu.
Selain efisiensi anggaran, Arse juga mendorong Pemda untuk menggali sumber pendapatan lain. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kerjasama dengan pihak swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) menjadi solusi alternatif.
"Masih banyak langkah yang bisa dilakukan. Dibalik kesulitan, ada kemudahan. Tinggal bagaimana kepala daerah membaca potensi daerahnya," tegas Arse.
Sebelumnya, pemerintah sempat menganggarkan Rp650 triliun untuk TKD 2026, jauh lebih rendah dari tahun ini yang mencapai Rp919 triliun. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menambah anggaran TKD menjadi Rp693 triliun.
