Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) terkait data pengelolaan dana daerah yang dianggap tidak akurat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu selalu berpegang pada data resmi yang telah diverifikasi secara berulang.
Menanggapi protes tersebut, Purbaya menyatakan, "Ketika saya atau Kemenkeu berbicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," ujarnya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, seperti dikutip dari kanal YouTube Kemenkeu, Sabtu (1/11/2025).
Menekankan pentingnya ketelitian, Menkeu menginstruksikan seluruh jajaran Kemenkeu, terutama di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menerapkan prosedur pemeriksaan ganda (double check) secara ketat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dibelanjakan secara efektif dan efisien.
"Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," tegasnya.
Purbaya menyoroti bahwa masih ada daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara Kemenkeu dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Menghadapi permasalahan ini, Menkeu mengisyaratkan bahwa Kemenkeu akan mengambil peran yang lebih proaktif, termasuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada daerah dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
