Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengumumkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir tahun 2025. Angkanya cukup mengejutkan: Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini jauh melampaui target awal APBN dan mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan keuangan negara sepanjang tahun ini.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester I 2025 mencapai 0,84 persen dari PDB atau Rp204,2 triliun. Angka ini sudah lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 0,34 persen dari PDB atau Rp77,3 triliun. Penyebab utama pelebaran defisit semester pertama adalah penurunan penerimaan pajak yang signifikan, terutama pada Januari dan Februari.
Untuk mengatasi proyeksi defisit akhir tahun yang membengkak ini, pemerintah berencana memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Langkah ini memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan bertujuan untuk mengurangi kebutuhan pembiayaan defisit melalui penerbitan surat utang baru. Sri Mulyani menjelaskan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
"Defisit total mencapai Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari target APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun agar kenaikan defisit tidak sepenuhnya dibiayai dengan penerbitan surat utang, melainkan memanfaatkan kas negara yang tersedia," tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengakui bahwa pelaksanaan APBN 2025 menghadapi dinamika dan tantangan yang kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal. Di dalam negeri, munculnya Kementerian/Lembaga (KL) baru, perubahan prioritas anggaran, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 yang memicu rekonstruksi belanja yang cukup besar, turut berkontribusi terhadap pelebaran defisit.
