Chapnews – Nasional – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan dampak negatif dari kerusuhan saat demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kekhawatiran para investor yang berpotensi menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi di Indonesia.
Kapolri menyampaikan hal ini saat membuka Dialog Publik di PTIK, Senin (29/9), yang membahas tentang hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kerusuhan tersebut tidak hanya merusak fasilitas publik dan menimbulkan kerugian material, tetapi juga menciptakan iklim ketidakpastian yang merugikan perekonomian nasional.
"Kerusuhan akhir Agustus hingga awal September kemarin berdampak pada instabilitas kamtibmas dan mengganggu perekonomian. Investor jadi khawatir berinvestasi di Indonesia," tegas Sigit. Selain itu, kerugian imaterial seperti rasa takut dan trauma di masyarakat juga menjadi perhatian serius.
Kapolri menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap hidup, namun tidak boleh disalahgunakan untuk tindakan yang menghambat kemajuan bangsa. Ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.
Namun, hak tersebut juga disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan pendapat secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, tanpa melanggar hukum atau merugikan kepentingan umum. Polri, kata Kapolri, hadir dalam aksi demo bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban agar tidak mengganggu hak warga negara lain.
Sigit menyayangkan adanya aksi unjuk rasa yang ditumpangi oleh perusuh, sehingga berujung pada tindakan anarkis, kerusuhan, dan bahkan korban jiwa. Mabes Polri mencatat, sebanyak 959 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait demonstrasi ricuh tersebut, yang terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak.
