Chapnews – Ekonomi – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menaruh harapan besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Optimisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa ekonomi dapat melampaui angka 5,5%. Untuk mewujudkan target ambisius ini, Kadin telah merumuskan lima rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah, hasil dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa optimisme ini didorong oleh paparan dari berbagai menteri dan pimpinan lembaga teknis selama Rapimnas. Arah kebijakan pemerintah dan program-program prioritas yang ada dinilai menunjukkan tren yang menggembirakan.
"Kami optimis bahwa pada tahun 2026, pemerintah dan dunia usaha dapat bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Kami yakin target ini realistis, didukung oleh 17 program dan 8 agenda prioritas yang mulai menunjukkan hasil positif," ujarnya pada Selasa (2/12/2025).
Keyakinan Kadin semakin diperkuat oleh keberhasilan sejumlah program Quick Wins yang telah diuji coba selama setahun terakhir. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Tenaga Kerja Migran, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan Rumah Terjangkau Layak Huni (RTLH) yang menargetkan pembangunan 3 juta unit per tahun.
Lebih lanjut, Anindya memaparkan lima rekomendasi utama Kadin kepada pemerintah. Pertama, Kadin menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Kedua, Kadin meminta perhatian khusus pada penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.
Kadin mengapresiasi rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah peserta program magang dari 20 ribu menjadi 80 ribu orang. Langkah ini dinilai krusial dalam memperkuat kapasitas tenaga kerja nasional, sejalan dengan fokus utama Kadin dalam menciptakan lapangan kerja.
Rekomendasi ketiga berkaitan dengan upaya memperluas investasi dari hulu hingga hilir di berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, dan infrastruktur. Deregulasi dan pemberian insentif menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha, memunculkan pengusaha baru, dan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak.
Anindya menjelaskan bahwa kontribusi investasi terhadap PDB saat ini berada di sekitar 28%, dan idealnya perlu ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 40%. Ketersediaan likuiditas sebesar Rp200 triliun dapat dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya proyek-proyek baru, asalkan didukung oleh regulasi yang tepat.
"Dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program atau proyek-proyek baru yang digarap oleh pengusaha, khususnya yang tergabung dalam Kadin. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa untuk meningkatkan produktivitas setiap investasi, deregulasi dan insentif yang tepat sangat diperlukan," pungkasnya.
