Chapnews – Nasional – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan tetap berlanjut, meskipun menuai kritik dan desakan penundaan dari berbagai pihak. Pernyataan ini disampaikan Fadli Zon di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (3/7), menanggapi polemik yang tengah bergulir. "Kemarin sudah saya jelaskan di DPR, penulisan ulang sejarah ini terus berlanjut dan kita melibatkan 130 para sejarawan, para ahli sejarah," tegasnya.
Fadli Zon menjelaskan bahwa proyek ini akan terus berjalan hingga selesai, baru kemudian dilakukan uji publik. "Jadi kita terus lanjutkan, nanti pada waktunya akan melakukan uji publik pada bulan ini juga," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penulisan ulang sejarah ini melibatkan sejarawan dari 34 kampus di Indonesia, dengan fokus penulisan 10 bab yang tidak terlalu detail, berdasarkan temuan-temuan awal.
Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan pentingnya proyek ini, mengingat Indonesia telah "26 tahun tidak menulis sejarah, padahal sejarah itu perlu. Kalau orang tidak menulis sejarah dari bangsanya, pasti akan kebingungan di tengah arus informasi global yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Sebelumnya, proyek ini mendapat penolakan dari Fraksi PKB dan PDIP. PDIP menganggap proyek ini berpotensi menjadi "state denial on human right violation" atau penyangkalan negara atas pelanggaran HAM. Sementara itu, Fraksi PKB melalui Habib Syarief meminta penundaan proyek tersebut untuk meredam polemik dan mengungkap kekhawatiran atas pengerjaan proyek yang dinilai tertutup dan waktu pengerjaan yang terlalu singkat (tujuh bulan). PKB juga menyatakan keprihatinan atas aspirasi dari sejumlah organisasi perempuan yang menginginkan penundaan proyek ini. Proyek ini juga memicu pro dan kontra di kalangan koalisi sipil pegiat HAM dan hak-hak perempuan, akademisi, dan sejarawan.
