Chapnews – Ekonomi – Harga Bitcoin (BTC) kembali menunjukkan performa impresif, melambung mendekati level USD79.500 atau setara Rp1,37 miliar (kurs Rp17.286 per USD) pada Rabu, 22 April 2026. Kenaikan signifikan ini terjadi setelah sebelumnya aset kripto utama tersebut sempat terkoreksi ke kisaran USD74.000 di awal pekan, tepatnya 20 April.

Penguatan harga ini bukan tanpa alasan. Analisis pasar mengindikasikan adanya arus masuk modal institusional yang sangat solid, yang tercermin dari akumulasi dana pada produk Spot Bitcoin ETF. Sepanjang pekan ini saja, dana yang masuk mencapai sekitar USD250,22 juta, menambah total akumulasi sebesar USD57,95 miliar. Tren ini secara jelas menegaskan bahwa permintaan serta tingkat kepercayaan terhadap aset kripto, khususnya Bitcoin, masih sangat kuat di tengah gejolak pasar global.

Yang menarik, lonjakan harga Bitcoin ini justru terjadi di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Keputusan Iran untuk menolak melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya ada upaya perpanjangan gencatan senjata dari pihak AS, menciptakan ketidakpastian. Namun, pergerakan Bitcoin yang tetap positif dalam kondisi ini menunjukkan bahwa aset digital ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh sentimen risiko global, melainkan juga oleh kekuatan permintaan jangka panjang, terutama dari para investor institusional.

Vice President Indodax, Antony Kusuma, kepada chapnews.id di Jakarta pada Kamis (23/4/2026), menilai bahwa penguatan Bitcoin saat ini adalah cerminan dari perubahan fundamental dalam struktur pasar. "Partisipasi investor institusional kini menjadi pendorong utama. Pergerakan Bitcoin tidak lagi hanya didikte oleh sentimen jangka pendek, melainkan oleh permintaan yang semakin konsisten dari investor besar, yang terlihat jelas melalui arus masuk pada produk Spot ETF," jelas Antony.

Ia menambahkan, "Di tengah ketidakpastian global, kondisi ini justru dilihat oleh sebagian investor sebagai momentum emas untuk melakukan akumulasi. Ini menjadi salah satu faktor penopang harga yang kuat, meskipun kita tetap harus mengantisipasi volatilitas dalam jangka pendek."

Selain faktor permintaan institusional, dinamika kebijakan moneter di Amerika Serikat juga tak luput dari sorotan dan turut memengaruhi pergerakan pasar. Penegasan independensi bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), mencerminkan komitmen kuat mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, ketidakpastian arah suku bunga di tengah kondisi inflasi yang belum sepenuhnya stabil membuat para pelaku pasar cenderung bersikap lebih hati-hati terhadap aset berisiko, termasuk aset kripto, dalam jangka pendek.

Usulan revolusioner ini bertujuan untuk merevisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lembaga antirasuah ini menekankan bahwa, selain aspek demokratis dan terbuka, persyaratan bagi bakal calon pemimpin negara dan daerah harus secara eksplisit mencakup klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai yang terstruktur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, KPK mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menyusun standar baku sistem kaderisasi partai. Bantuan keuangan politik (Banpol) diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung yang efektif dalam implementasi sistem ini, memastikan partai memiliki sumber daya untuk mengembangkan kadernya.

Tidak berhenti di situ, KPK juga merekomendasikan adanya jenjang atau tingkatan kader partai yang diatur secara detail dalam revisi UU Parpol. Jenjang ini meliputi kader muda, madya, dan utama, yang nantinya akan menjadi penentu level pencalonan dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif.

Sebagai contoh konkret, kader muda hanya akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri di tingkat DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, kader madya akan diarahkan untuk DPRD provinsi, dan kader utama diproyeksikan untuk berkompetisi di level DPR RI. Selain itu, KPK juga mengusulkan adanya batas waktu minimal keanggotaan dalam partai sebelum seorang kader dapat dicalonkan, memastikan komitmen dan pengalaman yang memadai.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong partai politik untuk lebih serius dalam membangun sistem kaderisasi yang kuat, transparan, dan berjenjang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan benar-benar memahami visi serta misi partai, demi kemajuan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Khalid, yang didampingi oleh lima orang yang diduga tim kuasa hukumnya, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.46 WIB. Ia hanya memberikan pernyataan singkat kepada awak media sebelum memasuki area pemeriksaan. "Dipanggil jadi saksi. Orangnya-orangnya (tersangka) saya tidak tahu, saya tidak terlalu kenal," ujarnya lugas.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian krusial dari rangkaian pendalaman terhadap biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). "Ini menjadi rangkaian pemeriksaan kepada para biro travel atau PIHK yang memang dibutuhkan oleh penyidik untuk mendalami lebih lanjut bagaimana soal jual beli atau pengisian kuota ibadah haji yang dilakukan oleh para PIHK tersebut," kata Budi di kantornya, Jakarta. Ia menambahkan, pihaknya optimis para saksi akan kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

Selain Khalid, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lain. Di Gedung Merah Putih, Direktur Utama PT Kafilah Maghfirah Wisata, Firman M Nur, turut dipanggil. Sementara itu, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumut, tiga saksi lain yang diperiksa adalah Dahrizal Dahlan (Direktur PT Chairul Umam Addauli), Zulhendri (Direktur PT Nadwa Mulia Utama), dan Salwaty (Direktur Utama PT Sriwijaya Mega Wisata).

Ini bukan kali pertama Khalid Basalamah berurusan dengan KPK terkait kasus ini. Ia pernah diperiksa pada 9 September 2023 lalu. Kala itu, Khalid menjelaskan bahwa awalnya ia terdaftar sebagai jemaah haji program furoda. Namun, dalam perjalanannya, ia kemudian ditawari oleh pemilik travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud, untuk menggunakan kuota haji khusus. "Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di-travel-nya dia di Muhibbah," terang Khalid saat itu. Ia bahkan mengaku sebagai "korban" dari PT Muhibbah, karena jemaah Uhud Tour yang berjumlah 122 orang akhirnya melaksanakan ibadah haji melalui kuota khusus yang ditawarkan PT Muhibbah. Khalid juga dikenal sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji.

Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Staf Yaqut Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba. Namun, hingga kini baru Yaqut dan Ishfah yang telah dilakukan penahanan oleh KPK.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf (c) UU KUHP. Kasus ini terus bergulir, menyoroti praktik dugaan jual beli kuota haji yang merugikan negara dan calon jemaah.

Chapnews – Ekonomi – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri sesi perdagangan hari ini, Kamis (23/4/2026), dengan kinerja yang mengecewakan. Indeks acuan bursa saham Indonesia ini ditutup merosot tajam sebesar 163 poin atau setara 2,16 persen, mendarat di level 7.378,61. Penurunan ini menandai hari yang berat bagi para investor di pasar modal, di mana sentimen negatif mendominasi sepanjang sesi.

Kondisi pasar mencerminkan tekanan jual yang kuat. Data penutupan menunjukkan dominasi saham-saham yang melemah, dengan 531 saham berada di zona merah. Sementara itu, hanya 201 saham yang berhasil menguat, dan 227 saham lainnya stagnan, tidak menunjukkan pergerakan berarti. Total nilai transaksi perdagangan tercatat fantastis mencapai Rp20,3 triliun, melibatkan perputaran 51,6 miliar saham. Angka transaksi yang tinggi di tengah penurunan tajam ini bisa mengindikasikan aksi jual yang signifikan oleh para pelaku pasar.

Tak hanya IHSG, indeks-indeks sektoral utama lainnya juga turut tertekan dalam. Indeks LQ45, yang berisi 45 saham paling likuid, anjlok 2,73 persen ke 715. Kemudian, Indeks Jakarta Islamic Index (JII) merosot 3,17 persen ke 498, Indeks IDX30 turun 2,03 persen ke 393, dan Indeks MNC36 juga terkoreksi 1,87 persen ke 310.

Hampir seluruh sektor industri mencatatkan kerugian hari ini. Sektor konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, keuangan, industri, teknologi, kesehatan, energi, properti, dan bahan baku semuanya berada di wilayah negatif. Di tengah badai merah ini, hanya sektor transportasi yang mampu bertahan dan mencatatkan penguatan tipis, menjadi satu-satunya titik hijau di lautan merah bursa.

Di tengah gelombang tekanan, beberapa saham berhasil mencuri perhatian sebagai top gainers. PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) memimpin dengan kenaikan fantastis 34,43 persen menjadi Rp246 per saham. Disusul PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) yang melonjak 33,96 persen ke Rp71, dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) yang menguat 25 persen ke Rp800.

Namun, daftar top losers juga tak kalah panjang dan menarik perhatian. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) anjlok 14,96 persen ke Rp199. Kemudian, PT Formosa Ingridient Factory Tbk (BOBA) merosot 14,79 persen ke Rp242, dan PT Indo Premiere Investment Management Tbk (XIML) kehilangan 14,77 persen nilainya, berakhir di Rp245.

Penutupan perdagangan yang diwarnai koreksi dalam ini tentu menjadi sinyal bagi para pelaku pasar untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan investasi di masa mendatang, mengingat volatilitas pasar yang cukup tinggi. Untuk informasi terkini dan terpercaya seputar tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia, Anda bisa terus mengikuti kanal ekonomi chapnews.id.

Penertiban kawasan bantaran rel yang dilakukan pemerintah bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman, baik bagi warga maupun operasional kereta api. Huntara ini menjadi solusi jangka pendek yang diberikan, sebelum mereka mendapatkan hunian permanen yang dijanjikan. Kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menata kota metropolitan sekaligus memenuhi hak dasar warga atas tempat tinggal.

Saat chapnews.id menengok langsung ke lokasi, terlihat deretan bangunan semi-permanen yang berdiri rapat, membentuk sebuah komunitas kecil yang baru. Setiap unit, meski sederhana, menjadi saksi bisu adaptasi warga. Ruangan sempit harus dibagi untuk segala aktivitas: tidur, makan, hingga belajar anak-anak. Fasilitas umum seperti MCK komunal dan area jemur pakaian menjadi pusat interaksi sosial sekaligus tantangan privasi yang harus mereka hadapi setiap hari.

Bukan perkara mudah meninggalkan rumah lama yang telah puluhan tahun dihuni, meski di lokasi yang rentan dan tidak layak. Namun, demi masa depan yang lebih baik dan keamanan, mereka memilih untuk patuh. Anak-anak kini memiliki ruang yang sedikit lebih aman untuk bermain, jauh dari bising dan bahaya lintasan kereta. Para ibu berupaya keras menjaga kebersihan dan menciptakan suasana nyaman di tengah keterbatasan. Harapan akan hunian permanen yang lebih layak menjadi bahan bakar semangat mereka setiap hari.

Pemerintah kota melalui dinas terkait terus mengupayakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau rumah susun milik (rusunami) sebagai solusi jangka panjang bagi para warga ini. Proses relokasi dan pembangunan ini memang membutuhkan waktu dan koordinasi yang matang dari berbagai pihak. Namun, komitmen untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga Jakarta tetap menjadi prioritas utama.

Kisah warga bantaran rel Senen di huntara ini adalah cerminan kompleksitas urbanisasi dan penataan kota metropolitan. Di balik kesederhanaan hunian sementara, tersimpan semangat pantang menyerah dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Ini bukan hanya tentang bangunan fisik, melainkan tentang hak dasar manusia atas tempat tinggal yang layak dan aman, serta upaya kolektif untuk mewujudkannya.

Menurut keterangan resmi dari Haris Andika, Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, gangguan suplai ini menyebabkan dampak yang signifikan di berbagai titik di Jakarta. "Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta," jelas Haris dalam pernyataannya kepada awak media di Jakarta, Kamis ini.

Menyikapi situasi ini, PLN langsung bergerak cepat. Upaya penormalan pasokan listrik menjadi prioritas utama untuk meminimalisir dampak pada aktivitas warga. Proses pemulihan sistem kelistrikan dilaporkan telah dimulai sejak pukul 10.25 WIB, tak lama setelah gangguan terdeteksi.

Tim teknis PLN dikerahkan secara penuh. Mereka bekerja intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem, baik melalui kontrol terpusat maupun penanganan langsung di lapangan. Haris menegaskan komitmen PLN untuk segera mengembalikan kondisi normal. "Tim teknis kami saat ini sedang melakukan penanganan intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem kelistrikan," ujarnya.

Masyarakat yang ingin memantau perkembangan terkini terkait layanan kelistrikan di wilayah mereka dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile yang tersedia. Alternatif lain adalah menghubungi Contact Center PLN di nomor 123 untuk mendapatkan informasi terbaru dan pelaporan gangguan.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar selama proses pemulihan berlangsung. Pihak PLN berjanji akan terus memberikan informasi terbaru melalui saluran komunikasi resminya, memastikan transparansi dan kecepatan dalam penanganan krisis listrik ini.

Laporan yang diumumkan pada Jumat (17/4) lalu itu membeberkan bahwa partai politik masih menghadapi berbagai masalah krusial yang berpotensi menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. "Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi," demikian kutipan dari ikhtisar laporan tersebut, sebagaimana diakses oleh chapnews.id.

Dalam investigasinya, KPK mengidentifikasi empat pilar permasalahan utama dalam pengelolaan partai politik. Pertama, minimnya peta jalan (roadmap) pendidikan politik yang terstruktur. Kedua, ketiadaan standar kaderisasi yang terintegrasi. Ketiga, belum adanya sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dan keempat, Undang-Undang Partai Politik dinilai belum mengatur secara jelas mekanisme pengawasan yang efektif.

Untuk mengatasi empat masalah tersebut, KPK merekomendasikan total 16 poin perbaikan. Beberapa poin krusial yang digarisbawahi antara lain menyangkut masa jabatan ketua umum, mekanisme pencalonan anggota legislatif dan eksekutif, serta transparansi laporan keuangan partai.

Reformasi Kaderisasi dan Pencalonan Anggota Legislatif-Eksekutif

KPK mendesak pemerintah dan DPR untuk memperjelas Pasal 34 UU Partai Politik. Klausul tambahan diusulkan agar partai wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik secara detail, mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output, terutama jika didanai oleh bantuan keuangan pemerintah.

Lebih lanjut, KPK mengusulkan revisi Pasal 29 UU Partai Politik. Revisi ini bertujuan untuk menciptakan jenjang atau tingkatan keanggotaan kader partai, mulai dari muda, madya, hingga utama. Tingkatan ini nantinya akan menjadi penentu syarat pencalonan mereka dalam pemilihan legislatif. Sebagai contoh, kader muda hanya dapat mencalonkan diri di tingkat DPRD kabupaten/kota, madya di DPRD provinsi, dan utama di DPR RI.

Tidak hanya itu, KPK juga menyarankan agar proses pencalonan presiden, wakil presiden, maupun kepala daerah telah mengikuti sistem dan jenjang kaderisasi yang terstruktur. Ditambahkan pula syarat minimal dua tahun keanggotaan partai sebelum seorang kader dapat dicalonkan dalam pemilu. "Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai; Menambahkan persyaratan batas waktu minimal bergabung dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai," bunyi rekomendasi kelima dalam laporan tersebut.

Demi mewujudkan sistem kaderisasi yang terintegrasi, KPK meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun standardisasi pelaporan kaderisasi partai politik yang terhubung dengan bantuan politik (banpol).

Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum dan Transparansi Keuangan

Salah satu rekomendasi paling menonjol adalah pembatasan masa jabatan ketua umum partai. Pada poin kedelapan, KPK menyarankan agar masa kepemimpinan ketua umum dibatasi maksimal dua periode. Hal ini dianggap vital untuk memastikan sistem kaderisasi berjalan efektif dan mencegah sentralisasi kekuasaan. "Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," tegas KPK.

Terkait masalah keuangan partai, KPK mengusulkan langkah radikal: menghapus sumber sumbangan dari badan usaha atau perusahaan. Sumbangan semacam itu, menurut KPK, harus dicatatkan sebagai sumbangan perseorangan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas. "Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan yang berasal dari badan usaha/perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan yang berasal dari perseorangan," pungkas KPK.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya partai politik yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi di Indonesia.

Peni, pendiri Komunitas "Perempuan Mandiri Sumber Perubahan", tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Berlokasi di sebuah gang permukiman yang sederhana, ia membawa misi sosial yang kuat untuk memberdayakan perempuan, memastikan mereka memiliki kegiatan produktif dan tangguh secara ekonomi. Dukungan berkelanjutan dari Rumah BUMN BRI Malang menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dampak positif Diopeni, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sosial bagi masyarakat luas.

Perjalanan Diopeni dimulai pada September 2016, berawal dari kegemaran Peni menjahit tangan, atau "dondom-dondom" dalam bahasa Jawa. Dari hobi sederhana ini, ia melihat potensi besar pada tenun lurik yang kerap dianggap ketinggalan zaman. Nama "Diopeni" sendiri merupakan gabungan nama suaminya, Junaidi (Di), dan dirinya (Peni), sekaligus memiliki makna "dirawat" atau "dipelihara" dalam bahasa Jawa, mencerminkan filosofi bisnisnya yang peduli terhadap produk dan sumber daya manusianya.

Saat ini, komunitas yang digagas Peni telah berbadan hukum koperasi dan mempekerjakan sembilan karyawan. Mayoritas dari mereka adalah perempuan lansia berusia 50-60 tahun dan ibu tunggal. Peni sengaja menciptakan ruang bagi mereka untuk tetap produktif dari rumah, memberikan kesempatan untuk berkarya dan berkontribusi pada ekonomi keluarga. "Perempuan sebaiknya memiliki kegiatan produktif untuk membantu ekonomi keluarga agar menjadi sosok yang kuat dan tangguh," tutur Peni, menekankan pentingnya peran ekonomi perempuan.

Keunggulan Diopeni terletak pada inovasi desain yang berani. Kain tenun motif lurik diolah menjadi koleksi fesyen kontemporer yang eksklusif. Produk yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari daster tunik sebagai produk andalan, kemeja, outer kimono, gamis, babydoll, blazer, hingga baju koko. Setiap helai pakaian dibuat dengan peletakan corak yang unik dan berbeda, memastikan hampir tidak ada dua produk yang sama persis, sehingga memberikan nilai eksklusivitas tinggi bagi setiap pemakainya. Dengan sentuhan modern ini, Diopeni berhasil mengangkat tenun lurik dari warisan budaya menjadi tren fesyen yang diminati pasar lebih luas.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa penghargaan dari Forbes ini adalah cerminan nyata dari keberhasilan strategi transformasi "BRIvolution Reignite" yang dijalankan perusahaan. Ia menekankan bahwa BRI mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan fundamental kinerja keuangan yang kuat dan sehat.

"Perseroan secara konsisten mendorong transformasi menyeluruh, baik dari sisi bisnis, operasional, hingga penguatan kapabilitas digital. Namun, kami tetap berpegang pada prinsip disiplin dalam manajemen risiko dan menjaga kualitas aset," ujar Hery. Ia menambahkan, pendekatan ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah ekspansi bisnis didukung oleh struktur permodalan yang kokoh dan kinerja finansial yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Hery menyoroti bahwa fokus transformasi BRI tidak hanya pada pertumbuhan semata, melainkan juga pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman nasabah secara menyeluruh. "Dalam transformasi yang kami jalankan, BRI tidak hanya mengakselerasi digitalisasi, tetapi juga memastikan standar layanan kepada nasabah tetap prima. Ini esensial untuk membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang," tegas Hery, seperti dikutip dari chapnews.id.

Untuk menyusun daftar prestisius World’s Best Banks 2026, Forbes berkolaborasi dengan firma riset terkemuka Statista. Mereka melakukan survei ekstensif terhadap lebih dari 54.000 responden yang tersebar di 34 negara dan menggunakan 17 bahasa berbeda. Survei yang dilaksanakan antara Oktober hingga November 2025 ini mengumpulkan data mengenai tingkat kepuasan responden terhadap bank-bank yang mereka gunakan, serta probabilitas mereka untuk merekomendasikan bank tersebut kepada orang lain.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (23/4/2026), mengungkapkan bahwa realisasi investasi tersebut mengalami pertumbuhan signifikan. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year), investasi melonjak 7,2 persen dari Rp465,2 triliun. Sementara itu, secara kuartalan (quarter-on-quarter), terdapat kenaikan tipis 0,4 persen dari Rp496,9 triliun. "Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada periode ini juga meningkat tajam, mencapai 18,9 persen secara year-on-year," terang Rosan, menyoroti dampak positif investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan modal investasi terbagi hampir merata antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA berkontribusi sebesar Rp250,0 triliun, atau 50,1 persen dari total, dengan pertumbuhan impresif 8,5 persen secara year-on-year. Di sisi lain, PMDN juga menunjukkan kinerja kuat dengan mencapai Rp248,8 triliun, menyumbang 49,9 persen dari total investasi, dan tumbuh 6,0 persen secara year-on-year.

Distribusi geografis investasi juga menunjukkan pemerataan yang sehat. Wilayah di luar Pulau Jawa berhasil menarik investasi sebesar Rp251,3 triliun, atau 50,4 persen dari keseluruhan, dengan pertumbuhan 6,5 persen year-on-year. Sementara itu, Pulau Jawa mencatat realisasi investasi sebesar Rp247,5 triliun, berkontribusi 49,6 persen, dan menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 7,6 persen year-on-year. Data ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan ekonomi melalui investasi terus berjalan di berbagai daerah di Indonesia.