Chapnews – Nasional – Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik baru-baru ini menuai sorotan tajam. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencederai komitmen perdamaian Aceh yang telah susah payah dibangun melalui proses panjang pascakonflik.
Trubus Rahardiansah, seorang pengamat kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, menyoroti bahwa simbol GAM membawa beban historis dan politis yang mendalam, mengingat kaitannya dengan gerakan separatis bersenjata di masa lampau. Oleh karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak dapat dipandang sebagai ekspresi kebebasan semata.
"Perdamaian di Bumi Serambi Mekkah merupakan buah dari kesepakatan monumental yang berhasil mengakhiri konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah bentuk pengkhianatan terhadap esensi perdamaian itu sendiri," ujar Trubus dalam keterangan resminya, Kamis (25/12). Ia menambahkan, aksi semacam ini berpotensi memicu eskalasi ketegangan sosial serta membangkitkan kembali memori pahit di kalangan masyarakat Aceh yang kini sedang berupaya bangkit dan menata kehidupan dalam suasana damai.
Sorotan tajam ini mengemuka menyusul insiden pembubaran paksa sekelompok individu yang mengibarkan bendera GAM di Kota Lhokseumawe, Aceh, oleh prajurit TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa. Dalam insiden tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa sepucuk senjata api jenis pistol dan senjata tajam rencong.
Kolonel Inf Ali Imran, Danrem 011/Lilawangsa, merinci bahwa pembubaran dilakukan ketika kelompok tersebut melancarkan aksinya di ruas jalan nasional lintas Banda Aceh-Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terganggu. Meskipun sempat diwarnai ketegangan, proses pembubaran berhasil dilakukan secara persuasif dan tanpa insiden kekerasan. Setelah pendekatan yang humanis, spanduk dan umbul-umbul menyerupai bendera GAM diserahkan secara sukarela oleh massa, yang kemudian membubarkan diri. Kolonel Ali Imran juga mengonfirmasi penangkapan seorang pria yang diduga sebagai provokator, setelah ditemukan membawa tas berisi sepucuk pistol dan senjata tajam jenis rencong.
Trubus secara khusus mengapresiasi pendekatan yang diterapkan aparat keamanan, terutama mengingat pembubaran dipimpin langsung oleh Danrem, Kolonel Inf Ali Imran, yang merupakan putra daerah Aceh. Hal ini, menurutnya, mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dimensi sosial dan kultural yang sensitif di tengah masyarakat setempat. "Ketika penegakan hukum dilakukan oleh figur yang juga anak Aceh, pesan yang sampai bukan represif, tetapi ajakan menjaga martabat Aceh sebagai wilayah yang telah memilih jalan damai," kata Trubus.
Ia menegaskan, perdamaian di Aceh bukanlah semata tanggung jawab negara, melainkan sebuah komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk secara konsisten menolak kembali pada simbol, narasi, maupun tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan. "Setiap upaya yang mengarah pada glorifikasi simbol-simbol konflik masa lalu, tegas Trubus, secara terang-terangan mencederai komitmen perdamaian yang telah disepakati," pungkasnya.
Lebih lanjut, Trubus menggarisbawahi bahwa kelestarian perdamaian di Aceh hanya dapat terwujud jika penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi korban dari kepentingan kelompok-kelompok anti-perdamaian yang kerap memanfaatkan celah situasi untuk memprovokasi individu atau kelompok demi mengganggu ketertiban umum. "Oleh karena itu, langkah tegas dari aparat keamanan sangat esensial guna menjaga dan mengoptimalkan kepercayaan publik," pungkasnya.
