Chapnews – Nasional – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dengan tegas menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum. Penegasan ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11) malam.
Gus Yahya menjelaskan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU secara jelas mengatur bahwa rapat harian Syuriyah tidak memiliki kekuatan untuk memakzulkan atau meminta Ketua Umum PBNU untuk mengundurkan diri. "Rapat harian Syuriyah menurut konstitusi AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum," ujarnya kepada chapnews.id, Minggu (23/11) dini hari.
Bahkan, lanjut Gus Yahya, rapat harian Syuriyah pun tidak memiliki kapasitas untuk memberhentikan fungsionaris lain seperti wakil sekretaris jenderal atau ketua lembaga di bawah PBNU. Oleh karena itu, Gus Yahya dengan tegas menyatakan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, yang berisi permintaan agar dirinya mundur, adalah tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum.
Isu pemakzulan Gus Yahya mencuat setelah beredar dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Namun, dengan pernyataan Gus Yahya ini, PBNU menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak akan mempengaruhi kepemimpinan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.
