Chapnews – Nasional – Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, anggota Komisi VIII DPR RI, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan aturan satu kelas berisi 50 siswa untuk jenjang SMA/SMK. Atalia menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi guru dan siswa. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari para guru SMA di daerah pemilihannya di Jawa Barat terkait kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di tahun ajaran baru ini.
"Bayangkan, 25 siswa saja sudah cukup merepotkan, apalagi 50 anak dalam satu kelas," ujar Atalia saat ditemui di Cimahi, Kamis (31/7). "Masukan dan curahan hati dari guru-guru berdatangan. Mereka kewalahan mengelola 25 murid, apalagi 50. Apalagi siswa SMA sedang dalam masa remaja," imbuhnya.
Atalia menyoroti kondisi siswa yang terpaksa duduk berhimpitan dan kesulitan belajar di kelas yang penuh sesak. "Bagaimana mungkin anak-anak nyaman belajar dalam kondisi seperti itu? Aktivitas mereka akan terganggu," tegasnya. Ia membandingkan dengan kondisi sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial, misalnya SRMP 08 Cimahi, yang hanya memiliki 25 siswa per kelas. "Harus ada evaluasi dan diskusi dengan guru. Pembuat kebijakan harus memikirkan kualitas pendidikan," serunya.
Sebelumnya, kebijakan kuota 50 siswa per rombel tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah. Keputusan ini memicu polemik antara pemerintah provinsi dan sekolah swasta. Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMK Jabar, Ade Hendriana, menilai kebijakan tersebut tidak adil dan berpotensi melanggar hukum. Ia juga menyebut keterisian siswa di sekolah swasta hanya 30 persen akibat penambahan rombel di sekolah negeri. Ade mengusulkan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu diarahkan ke sekolah swasta dengan bantuan subsidi pemerintah.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa penambahan rombel hanya diterapkan di wilayah padat penduduk dan dekat dengan keluarga tidak mampu. Ia juga menegaskan bahwa peluang sekolah swasta masih besar karena masih banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, bahkan setelah penambahan rombel.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Jabar berencana membangun 661 ruang kelas baru (RKB) dan 15 unit sekolah baru (USB) untuk SMA/SMK dengan anggaran Rp300 miliar. Namun, kritik Atalia Praratya menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang sudah diterapkan.
