Chapnews – Nasional – Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Permintaan tegas ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6). Menurut Esti, proyek tersebut telah menimbulkan polemik luas dan melukai banyak pihak.
"Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan," tegas Esti. Ia menambahkan, sejumlah sejarawan yang terlibat bahkan telah mengundurkan diri, mengindikasikan adanya masalah serius dalam proses tersebut. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X secara resmi meminta penghentian proyek ini.
Sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang dijadwalkan pekan ini. "Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk sorotan internasional," ujar Esti.
Proyek penulisan ulang sejarah Kementerian Kebudayaan memang tengah menjadi sorotan tajam karena dinilai menghilangkan sejumlah peristiwa penting, terutama terkait pelanggaran HAM berat. Kontroversi semakin memanas setelah beredarnya video wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025. Dalam wawancara tersebut, pernyataan kontroversial Fadli Zon mengenai peristiwa 1998 menuai kecaman luas. Pernyataan yang dianggap meremehkan kekerasan terhadap perempuan dan perkosaan massal itu telah mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan 1998. Desakan penghentian proyek ini pun semakin menguat.
