Chapnews – Nasional – Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Novan Harivan Paloh, menyoroti rencana penghapusan rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota yang dinilai terburu-buru dan minim kajian. Pernyataan ini muncul sebagai respon atas wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapus rute tersebut setelah MRT Lebak Bulus-Kota beroperasi penuh. Novan menekankan perlunya kajian mendalam sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas pada masyarakat.
"Jangan sampai kebijakan ini dikeluarkan secara mendadak tanpa kajian yang matang," tegas Novan, Sabtu (21/12). Ia mempertanyakan kapasitas MRT yang sebenarnya dan apakah mampu menampung seluruh penumpang TransJakarta Koridor 1. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kenyamanan dan aksesibilitas transportasi publik tetap terjaga. "Tidak semua masyarakat mau beralih ke MRT. Kapasitas MRT harus dikaji, apakah mampu menampung jumlah penumpang TransJakarta Koridor 1 saat ini," tambahnya.
Novan juga menyoroti potensi kepadatan penumpang di MRT jika rute Koridor 1 dihapus. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kenyamanan pengguna transportasi umum dan menghindari potensi penumpukan penumpang yang berujung pada ketidaknyamanan. "Kita harus memperhatikan kenyamanan pengguna, jangan sampai terjadi penumpukan penumpang dan desak-desakan," ujarnya.
Selain kapasitas, Novan juga menyarankan agar perbedaan tarif antara MRT dan TransJakarta dikaji ulang. Kedua moda transportasi tersebut disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta, namun memiliki tarif yang berbeda. "Jika ada perbedaan harga, perlu dikaji lebih lanjut agar adil bagi masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan wacana penghapusan rute tersebut untuk mengurangi tumpang tindih layanan. Ia menyebutkan bahwa bus TransJakarta Koridor 1 akan dialihkan ke rute lain. Wacana penghapusan koridor lain yang beririsan dengan jalur kereta juga akan dipertimbangkan.
Sementara itu, Kepala Departemen CSR dan Humas TransJakarta, Ayu Wardhani, menyatakan bahwa pihaknya tetap mempertimbangkan masukan dari pelanggan. Ia juga menegaskan bahwa pengoperasian TransJakarta merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta. "Kami selalu memperhatikan masukan dari para stakeholder, termasuk pelanggan setia TransJakarta," kata Ayu. (tim/dmi)
