Chapnews – Nasional – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, tegas membantah kabar kelaparan yang melanda Pulau Enggano akibat isolasi. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (27/6). Rapat tersebut difokuskan pada progres pembangunan pelabuhan di Enggano dan kendala yang dihadapi.
Helmi menekankan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus memantau kondisi di Pulau Enggano dan memastikan informasi di media sosial tidak akurat. "Forkopimda selalu memperhatikan kondisi Enggano melalui berbagai saluran, dan kami dapat memastikan bahwa kondisi masyarakat Enggano tidak seperti yang diberitakan oleh media sosial," tegas Helmi, mengutip Antara.
Koordinasi dengan Pertamina juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemprov Bengkulu pun telah menyalurkan bantuan logistik dan transportasi sebagai langkah tanggap darurat.
Camat Pulau Enggano, Susanto, turut membantah isu kelaparan. Ia menjelaskan, masalah utama bukan kekurangan pangan, melainkan penurunan daya beli akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu selama empat bulan terakhir. Hal ini menghambat penjualan hasil pertanian masyarakat Enggano ke Kota Bengkulu.
"Informasi tentang kelaparan di Enggano tidak benar. Yang terjadi adalah penurunan daya beli dan penjualan komoditas hasil pertanian masyarakat," tegas Susanto. Ia menambahkan, kapal penyeberangan KMP Pulo Tello hanya mampu mengangkut penumpang, bukan barang, karena pendangkalan tersebut. Akibatnya, hanya 30 persen komoditas Enggano yang dapat dijual.
Susanto berharap perbaikan Pelabuhan Pulau Baai akan segera terwujud agar distribusi barang kembali lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih atas Instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan di Pulau Enggano.
Sementara itu, Kepala Desa Banjarsari, Winarto Rudi Setiawan, mengungkapkan kesulitan masyarakat Enggano dalam mengirimkan uang dan bekal untuk anak-anak mereka yang bersekolah atau kuliah di luar pulau akibat keterbatasan transportasi. Permasalahan ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah ke depannya.
