Chapnews – Ekonomi – Kabar gembira bagi masyarakat! Rencana penerapan aturan co-payment 10% untuk biaya berobat melalui asuransi kesehatan ditunda. Keputusan ini diambil bersama Komisi XI DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan penundaan ini untuk memberi waktu penyusunan Peraturan OJK (POJK) baru yang akan menggantikan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025. "OJK menunda pelaksanaan SEOJK tersebut sampai POJK baru berlaku," tegas Misbakhun pada Selasa (1/7/2025).
Dengan penundaan ini, aturan co-payment yang mengharuskan nasabah menanggung 10% biaya perawatan (dengan batas maksimal Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 untuk rawat inap) sementara ditangguhkan. Aturan sebelumnya tetap berlaku hingga POJK baru terbit.
Misbakhun menambahkan, DPR akan melibatkan berbagai pihak untuk menyerap aspirasi guna menyusun regulasi yang lebih komprehensif. Partisipasi aktif ini diharapkan menghasilkan aturan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan menerima keputusan tersebut. Senada, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan OJK akan mengikuti arahan DPR.
Meskipun demikian, Ogi menekankan pentingnya co-payment untuk keberlangsungan industri asuransi kesehatan. Ia mengungkapkan rasio klaim saat ini sudah mendekati 100%, bahkan melebihi angka tersebut jika dihitung bersama biaya operasional. Penundaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi OJK dan DPR untuk mencari solusi terbaik demi keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan industri asuransi.
