Chapnews – Ekonomi – Kabar gembira bagi peserta BPJS Kesehatan! Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyiapkan anggaran fantastis hingga Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini terbebani dengan hutang BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan BPJS Kesehatan. "Tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran," tegasnya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan ini diprioritaskan bagi peserta yang mengalami perubahan kategori kepesertaan. Contohnya, peserta yang sebelumnya membayar iuran secara mandiri, kemudian beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.
"Jadi, intinya untuk orang yang sudah pindah komponen. Dulu mandiri, lalu menunggak, padahal sudah pindah ke PBI. Tunggakan itu dihapus," imbuhnya. Pemerintah daerah, misalnya, akan membayarkan tunggakan tersebut karena peserta sudah menjadi PBI. Meskipun demikian, sistem BPJS Kesehatan masih mencatat adanya tunggakan, sehingga perlu dihapuskan.
