Chapnews – Ekonomi – Pemerintah pusat berencana mengambil alih kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menertibkan tata kelola, mencegah praktik penambangan ilegal, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keputusan ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Ratas tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk peningkatan ekonomi dan penegakan kedaulatan negara atas sumber daya alam melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH).
Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum dalam sektor pertambangan. Ia menyoroti banyaknya praktik penambangan ilegal, termasuk perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). "Saya sering turun ke lapangan dan menemukan banyak tambang ilegal. Mereka akan diberikan sanksi sesuai aturan," tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan adanya temuan praktik penambangan yang tidak sesuai izin, khususnya pada penambangan pasir kuarsa. Beberapa penambang diduga mencampurkan timah dalam komoditas pasir kuarsa. "Izinnya pasir kuarsa, tapi di dalamnya ada timah. Oleh karena itu, Ratas memutuskan izin pasir kuarsa dan silika ditarik ke pusat agar tata kelolanya lebih baik," pungkas Bahlil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan izin tambang pasir kuarsa di masa mendatang.
