Chapnews – Nasional – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, berharap kasus penggunaan jet pribadi oleh komisioner dan Sekjen KPU RI dalam Pemilu 2024 tidak berlanjut ke proses hukum. Kasus yang menelan biaya hingga Rp46 miliar ini sebelumnya telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Doli menyayangkan kasus ini mencuat, padahal ia mengaku sudah mengingatkan KPU RI untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak meluas. "Saya berharap kasus ini cukup sampai di sini saja, tidak berlanjut ke masalah hukum," ujarnya di kompleks parlemen, Kamis (23/10).
Mantan Ketua Komisi II DPR yang menjadi mitra KPU pada Pemilu 2024 ini menilai kasus ini menjadi pelajaran bagi pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Hal ini berlaku tidak hanya untuk KPU, tetapi juga untuk seluruh pejabat publik.
Doli menambahkan, kasus ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi DPR dan pemerintah, sebagai pihak yang menyetujui anggaran KPU. "Ke depan, kita harus lebih cermat dan detail dalam menyetujui anggaran yang digunakan oleh KPU," katanya.
Meski demikian, Doli menegaskan tidak ada rencana untuk mengganti komisioner KPU yang terlibat dan telah dijatuhi sanksi keras oleh DKPP. Sanksi yang diberikan DKPP tidak merekomendasikan pergantian. "DKPP hanya memberikan teguran keras, tidak ada rekomendasi untuk diganti," jelasnya.
Seperti diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI dan empat komisioner lainnya, serta Sekjen KPU RI, karena terbukti melanggar kode etik terkait penggunaan jet pribadi. Anggota Majelis DKPP, Ratna Dewi, menyatakan bahwa penggunaan jet pribadi dengan jenis eksklusif dan mewah tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu dan tidak sesuai dengan perencanaan awal untuk monitoring distribusi logistik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dari 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi, tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik.
