Chapnews – Nasional – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merespon desakan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Desakan tersebut, antara lain, dilontarkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Dadan menegaskan bahwa BGN telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah.
"Kami telah mendengar desakan tersebut dan langsung bertindak. SPPG yang terlibat kasus keracunan telah kami hentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh," ungkap Dadan kepada chapnews.id, Jumat (19/9). BGN berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan memastikan standar kualitas terpenuhi sebelum SPPG kembali beroperasi. Dadan menambahkan bahwa beberapa SPPG yang sempat bermasalah telah berhasil diperbaiki dan kasus serupa tidak terulang.
"Alhamdulillah, dari beberapa SPPG yang pernah mengalami masalah, sejauh ini belum ada yang mengalami kejadian serupa untuk kedua kalinya," jelasnya. Meskipun demikian, Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Evaluasi yang dilakukan BGN difokuskan pada dua aspek utama: pertanggungjawaban anggaran dan operasional.
"Evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2026, setelah seluruh SPPG beroperasi. Tahun depan, kita akan menerapkan sertifikasi akreditasi untuk menjamin kualitas seluruh program," imbuh Dadan.
Sebelumnya, JPPI melaporkan adanya 5.360 anak yang mengalami keracunan akibat konsumsi MBG hingga September 2025. JPPI menduga angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena adanya upaya penyembunyian informasi dari pihak sekolah, pemerintah daerah, atau aparat terkait. JPPI mendesak Presiden RI untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total terhadap tata kelola BGN.
