Chapnews – Nasional – Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk aktif mendukung program prioritas nasional ini.
Bima Arya menyampaikan hal ini saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/05). Program ini menargetkan pembangunan 80 ribu unit Kopdeskel di seluruh Indonesia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Setiap gerai Kopdeskel akan menerima alokasi dana Rp3 miliar, dengan rincian Rp2,5 miliar untuk pembangunan fisik dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal usaha dan pengadaan barang. "Pembangunan ditargetkan dimulai bulan ini dan selesai pada bulan Maret," ujar Bima. Skema pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait akan memastikan ketersediaan dan pemanfaatan lahan atau aset daerah/negara untuk pembangunan gerai Kopdeskel. Bima Arya meminta Sekda berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, dan Satgas kecamatan untuk memastikan lahan memenuhi empat kriteria: alas hak yang jelas, luasan memadai, lokasi strategis, dan kondisi lahan stabil.
Lahan yang digunakan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas yang cukup, aksesibilitas yang baik, dan bebas risiko bencana. Dana pembangunan Rp2,5 miliar tidak boleh digunakan untuk pembebasan lahan. Bima Arya juga mengapresiasi masukan dan kerja sama peserta Rakor, serta menekankan fokus pemerintah pada daerah yang paling membutuhkan, demi memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi.
"Semoga upaya kita hari ini berdampak signifikan, memastikan pelayanan publik berjalan lancar, dan menyelaraskan program pusat dan daerah," pungkas Bima Arya.
