Chapnews – Ekonomi – Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kepastian bahwa Gunung Lawu tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Penegasan ini menjadi angin segar bagi kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya di sekitar gunung tersebut.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan komitmen pemerintah dalam menjaga nilai sejarah, budaya, dan spiritual kawasan Gunung Lawu. "Kami tegaskan, Gunung Lawu tidak masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi. Tidak ada proses lelang maupun aktivitas eksplorasi di kawasan tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip chapnews.id, Senin (20/10/2025).
Keputusan penting ini merupakan buah dari evaluasi mendalam terhadap rencana pengembangan WKP Gunung Lawu yang diajukan pada tahun 2018. Pemerintah secara resmi menghapus rencana tersebut pada tahun 2023, menunjukkan keseriusan dalam melindungi kawasan tersebut.
Pemerintah berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta spiritual masyarakat setempat. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024, Kementerian ESDM mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan melibatkan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk mencari solusi terbaik.
Dari hasil diskusi yang konstruktif tersebut, Kecamatan Jenawi diusulkan sebagai lokasi alternatif pengembangan panas bumi. Pertimbangan utama pemilihan lokasi ini adalah jaraknya yang cukup jauh dari kawasan cagar budaya, situs spiritual, serta wilayah yang memiliki keterikatan erat dengan Gunung Lawu. Dengan demikian, pengembangan energi panas bumi dapat dilakukan tanpa mengganggu kelestarian dan nilai-nilai penting yang ada di Gunung Lawu.
