Chapnews – Nasional – Ketua Jaringan Nasional Anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO), Rahayu Saraswati, mendesak Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik perdagangan orang (TPPO) yang menyamar sebagai prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pernyataan tegas ini disampaikan Sara, sapaan akrabnya, dalam Diskusi Hari Anti TPPO di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (31/7). "Ini harus jadi perhatian khusus dan sudah saya laporkan langsung ke Bapak Kabareskrim untuk ditindaklanjuti karena jelas masuk ranah kriminal," tegasnya.
Sara mengaku baru mengetahui adanya dugaan praktik prostitusi di IKN beberapa hari terakhir. Namun, ia menilai kemunculan praktik tersebut bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat pembangunan besar-besaran di IKN. "Memang sudah biasa, di mana ada proyek besar, pasti ada lokalisasi yang bermunculan. Bahkan di Papua pun ada yang melayani para penambang," ujarnya.
Lebih jauh, Sara menekankan bahwa perempuan yang terlibat dalam praktik ini dipaksa dan tidak memiliki kebebasan. Berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun lalu, ia mengungkapkan betapa sulitnya para korban untuk keluar dari jeratan tersebut. "Mereka tak bisa keluar semudah itu. Kalau mau keluar, harus bayar, dulu sekitar 10 tahun lalu, minimal Rp10 juta. Padahal, mereka hanya mendapat sebagian kecil dari penghasilannya. Mereka disekat," jelasnya.
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah melakukan penertiban puluhan perempuan yang diduga terlibat praktik prostitusi di sekitar IKN hingga Juni 2025. "Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," ungkap Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, awal Juli lalu. Kasus ini pun menjadi sorotan, mengingat IKN merupakan proyek strategis nasional.
