Chapnews – Nasional – Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, lantang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Pernyataan tegas ini disampaikan Yenny di Kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Minggu (22/12) malam. Ia menilai, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan untuk kebijakan tersebut.
"Banyak dampak negatifnya. Maka dari itu, saya meminta pemerintah membatalkan rencana ini. Prioritaskan dulu kondisi ekonomi rakyat," tegas Yenny. Ia pun mendesak seluruh fraksi di DPR untuk merevisi Pasal 7 ayat 1 huruf B UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur kenaikan PPN tersebut.
Yenny mengingatkan Pasal 7 ayat 3 UU HPP memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan tarif PPN, dengan batas terendah 5 persen dan tertinggi 15 persen. Menurutnya, perubahan tarif PPN seharusnya diatur melalui Peraturan Pemerintah setelah dibahas dan disepakati bersama DPR dalam penyusunan RAPBN.
"Saya mengajak semua partai untuk mengubah UU tersebut. Ada fleksibilitas di sana, bisa menaikkan, bisa menurunkan, dan tidak harus dinaikkan sekarang juga," imbuhnya. Yenny memprediksi kenaikan PPN akan memicu lonjakan harga barang dan semakin memberatkan masyarakat. Ia mencontohkan negara lain yang justru menurunkan pajak di tengah resesi ekonomi global. "Negara lain malah menurunkan pajak karena menyadari kondisi ekonomi dunia sedang resesi. Jangan malah menaikkan pajak saat kondisi sulit," pungkasnya.
