Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji penghapusan sistem outsourcing. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh beliau saat perayaan May Day beberapa waktu lalu. Langkah ini mendapat dukungan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, yang menyebutnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib buruh. Namun, apa sebenarnya yang menjadi alasan di balik rencana besar ini? Berikut empat fakta yang perlu Anda ketahui:
-
Masalah Sistemik Outsourcing: Menaker Yassierli mengakui adanya banyak permasalahan dalam praktik outsourcing di lapangan. Ia mencontohkan kasus pekerja berusia 40-50 tahun yang masih berstatus pekerja alih daya tanpa adanya jenjang karir dan gaji yang stagnan di UMP. Bahkan, terdapat kasus di mana gaji yang diterima pekerja jauh di bawah UMP yang tertera dalam kontrak.
-
Kepastian Hukum bagi Pekerja: Pemerintah, melalui arahan Presiden Prabowo, berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja. Hal ini termasuk jaminan sosial dan berbagai hak lainnya yang selama ini kerap terabaikan dalam sistem outsourcing.
-
Kajian Mendalam Dewan Kesejahteraan Buruh: Sebelum mengambil keputusan final, pemerintah akan melibatkan Dewan Kesejahteraan Buruh untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak penghapusan sistem outsourcing. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengambil langkah yang terukur dan mempertimbangkan berbagai aspek.
-
Prioritas Kesejahteraan Buruh: Rencana penghapusan outsourcing ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sistem outsourcing yang selama ini dinilai merugikan banyak pekerja, akan digantikan dengan sistem yang lebih adil dan berpihak pada para pekerja. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih layak dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, rencana penghapusan sistem outsourcing oleh Prabowo Subianto bukan hanya sekadar wacana, melainkan sebuah langkah nyata pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Proses kajian yang melibatkan Dewan Kesejahteraan Buruh menandakan keseriusan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan berdampak positif bagi seluruh pihak.
