Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ratu Maxima hadir dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya wadah baru yang dapat menangani isu kesehatan finansial secara lebih komprehensif dan terintegrasi.
"Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health," ujar Airlangga Hartarto. Dewan ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.
Menurut Airlangga, dewan nasional ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Salah satu fokus utama dewan ini adalah menyiapkan sistem data keuangan yang terbuka (open data) agar dapat dimanfaatkan secara luas. Ketersediaan data yang mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
"Nantinya didorong agar data keuangan dapat diakses secara lebih terbuka, termasuk pengembangan digital ID, knowledge sharing, serta pendalaman sektor asuransi," jelas Airlangga. Dengan adanya akses data yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan terinformasi.
