Chapnews – Nasional – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, optimistis bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi instrumen vital dalam menekan pengeluaran anggaran daerah secara signifikan. Langkah ini, menurutnya, tidak hanya berpotensi menghemat biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap perjalanan dinas.
Pramono menguraikan, persetujuan WFH secara otomatis akan memangkas biaya operasional, khususnya pengeluaran bahan bakar untuk kendaraan dinas. Ia menegaskan, selama masa WFH satu hari dalam sepekan, seluruh kendaraan dinas dilarang keras digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan atau pribadi. "Karena ketika Work From Home, saya tidak izinkan siapa pun untuk menggunakan kendaraan itu untuk kepentingan pribadi. Karena apa? Status dia adalah Work From Home," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/4), seperti dikutip chapnews.id.
Lebih lanjut, Pramono mengingatkan ASN Jakarta agar tidak mengeluhkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas transportasi umum gratis yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh ASN di ibu kota, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya.
"Kalau dia mau naik transportasi umum apa pun bagi ASN di Jakarta, mereka gratis. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan itu," katanya.
Pramono juga menyoroti ‘privilege’ atau hak istimewa yang selama ini melekat pada pegawai Pemprov DKI. Dengan segala kemudahan akses transportasi publik yang sudah digratiskan, ASN seharusnya tidak lagi bergantung pada fasilitas kendaraan operasional. "Jadi sekali lagi kepada ASN di Jakarta mohon maaf, mereka ini kan relatif privilege-nya dibanding dengan yang lain sebenarnya sudah cukup baik," tambahnya.
Ia pun memberikan peringatan keras bagi pegawai yang masih mencoba menyalahgunakan fasilitas negara atau tidak mengindahkan instruksi efisiensi ini. "Tetapi kalau terlalu manja, ya pasti akan diambil tindakan tegas," ancam Pramono.
Selain pengetatan WFH, Pramono juga berkomitmen untuk memangkas perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar daerah. Ia akan meninjau secara mendalam relevansi setiap perjalanan dinas sebelum memberikan lampu hijau. "Untuk perjalanan dinas, kebetulan kalau yang harus mendapatkan persetujuan Gubernur secara langsung, pasti saya lihat satu per satu. Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan," jelasnya.
Kebijakan pengetatan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga menyasar entitas usaha milik daerah (BUMD). Pramono mengungkapkan telah banyak membatalkan rencana perjalanan luar daerah yang diajukan oleh jajaran direksi perusahaan pelat merah milik Jakarta.
Pramono mengklaim, sejauh ini Jakarta telah berhasil menyeimbangkan antara penghematan administrasi dengan upaya mendongkrak pendapatan daerah di tengah tantangan ekonomi global. "Sehingga dengan demikian Jakarta relatif untuk urusan administrasi hal yang berkaitan dengan efisiensi menurut saya sudah berjalan cukup baik," pungkasnya.
Sebagai konteks, kebijakan WFH satu hari seminggu setiap hari Jumat ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk efisiensi energi dalam menghadapi gejolak global, sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik dan membatasi perjalanan dinas domestik hingga 50 persen serta luar negeri hingga 70 persen.
