Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Irvian Bobby Mahendro Putro, tersangka kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi. Irvian, yang disebut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai "sultan", terakhir kali melaporkan hartanya pada 2 Maret 2022. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah aset yang dilaporkan dengan temuan awal KPK saat operasi tangkap tangan (OTT).
Irvian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Binwasnaker & K3, diduga tak patuh dalam pelaporan LHKPN. Pada 2022, ia melaporkan total harta Rp3,9 miliar, jauh lebih besar dari laporan tahun-tahun sebelumnya (Rp2,07 miliar pada 2021 dan Rp1,95 miliar pada 2020). Asetnya meliputi tanah dan bangunan di Jakarta Selatan (Rp1,27 miliar), mobil Mitsubishi Pajero (Rp335 juta), harta bergerak (Rp75 juta), dan kas (Rp2,2 miliar). Namun, temuan awal KPK menunjukkan Irvian diduga menerima uang sekitar Rp69 miliar dari pemerasan terkait sertifikasi K3 sejak 2019 hingga 2025. Uang Rp3 miliar dan sebuah motor Ducati diduga telah diberikan kepada Noel.
KPK menegaskan akan menelusuri aliran dana (follow the money) untuk mengungkap asal-usul aset Irvian yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. OTT yang dilakukan pada 20-21 Agustus 2025 telah mengamankan barang bukti, termasuk 15 kendaraan roda empat, 12 di antaranya milik Irvian. Selain Irvian dan Noel, beberapa pejabat Kemnaker juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hingga 10 September 2025. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini menjadi sorotan publik dan mengungkap dugaan praktik korupsi besar-besaran di Kementerian Ketenagakerjaan.
