Chapnews – Nasional – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa proses sinkronisasi Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) masih berlangsung. Hal ini disampaikannya dalam rapat perdana pembahasan RKUHAP bersama pemerintah di Komisi III DPR, Selasa (8/7). Akibatnya, draf DIM dari pemerintah belum dapat diakses publik.
"DIM ini oleh tim sekretariat disinkronisasi dulu, flashdisk dengan print out," jelas Habib. Ia menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan keakuratan data, dengan mencocokkan file digital dan dokumen cetak, belajar dari pengalaman revisi undang-undang sebelumnya. "Jadi kami nunggu flashdisk, nanti disinkronisasi, menunggu kesamaan antara flashdisk dengan print out," tambahnya.
Meski begitu, Habib memastikan DIM RKUHAP akan segera dipublikasikan melalui situs resmi DPR dalam beberapa hari ke depan. "Begitu juga teman-teman wartawan dan masyarakat yang ingin melihat DIM ini, kami akan masukkan ke website DPR setelah sinkronisasi tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti pentingnya keterbukaan akses terhadap DIM dan draf terbaru RKUHAP. Dalam unggahan di akun X @YLBHI pada 25 Juni 2025, YLBHI menekankan perlunya keterbukaan informasi agar publik dapat memberikan masukan dan kritik. Mereka juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam penyusunan RKUHAP demi menghasilkan peraturan yang lebih baik. YLBHI mengajak publik untuk mencermati proses pembahasan RKUHAP dan mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mempublikasikan dokumen pembahasan, termasuk DIM RKUHAP.
