Chapnews – Ekonomi – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk mempercepat proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kolaborasi erat dengan investor. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergi ini untuk mewujudkan energi bersih dan mengurangi masalah sampah di Indonesia.
Tito menjelaskan bahwa kunci keberhasilan PSEL terletak pada pembagian peran yang jelas. Pemda bertanggung jawab menyediakan lahan strategis, memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari untuk keberlangsungan operasional PSEL.

Investor, di sisi lain, memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas insinerator. Skema kerja sama yang matang diperlukan untuk memitigasi berbagai risiko, termasuk potensi kekurangan pasokan sampah atau kejadian luar biasa seperti bencana alam. Tujuannya adalah memastikan aset PSEL tidak terbengkalai dan program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut berperan aktif dalam mengawal implementasi PSEL di lapangan. Kemendagri memastikan Pemda menyiapkan lahan dan infrastruktur sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memfasilitasi koordinasi antar daerah, terutama untuk proyek PSEL yang dikelola secara aglomerasi. Saat ini, telah diidentifikasi 33 titik lokasi prioritas untuk pembangunan PSEL, dengan 10 daerah di antaranya menjadi prioritas utama.
Program PSEL menawarkan solusi ganda, yaitu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta menghasilkan energi terbarukan yang langsung diserap oleh PLN. Pemerintah juga telah menghapus sistem tipping fee untuk meringankan beban keuangan Pemda.
"PSEL adalah sebuah terobosan strategis. Kolaborasi yang solid antara Pemda, investor, dan pemerintah pusat menjadi kunci suksesnya, sekaligus mendukung kemandirian energi nasional," tegas Tito di Jakarta, Jumat (3/10/2025). Dengan PSEL, sampah bukan lagi masalah, melainkan sumber energi yang bernilai ekonomi.



