Chapnews – Nasional – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengingatkan pemerintah agar proyek pemutakhiran sejarah Indonesia tak lagi Jawa-sentris. Proyek yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan ini harus mengakomodasi seluruh aspek sejarah dan tokoh dari seluruh penjuru Nusantara, bukan hanya Pulau Jawa. Hal ini disampaikan Lalu saat berada di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).
Lalu menegaskan, Komisi X DPR akan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek ini melalui tim supervisi bersama Komisi III. "Kita akan cek sejarah-sejarah yang belum terdokumentasi. Jangan sampai hanya Jawa-sentris, daerah lain juga harus diperhatikan," tegas politikus PKB tersebut. Tim supervisi ini akan memberikan masukan langsung melalui rangkaian uji publik yang dijadwalkan dimulai pada 20 Juli mendatang. "Uji publik ini menjadi wadah untuk memberikan kritik, masukan, dan pendapat," tambah Lalu.
Lebih lanjut, Lalu mengusulkan agar istilah "penulisan ulang" diubah menjadi "pemutakhiran sejarah". Menurutnya, istilah "ulang" terkesan menghapus fakta-fakta sejarah yang telah ada sebelumnya. "Pemutakhiran sejarah Indonesia adalah usulan kami kepada Kementerian Kebudayaan. Fakta dan bukti-bukti baru yang belum tercantum akan dimasukkan," jelas Lalu. Dengan demikian, proyek ini diharapkan mampu menyajikan sejarah Indonesia yang lebih komprehensif dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.
