Chapnews – Nasional – Jakarta, Ganjar Pranowo, tokoh politik yang pernah menjadi rival Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, angkat bicara mengenai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang jatuh pada hari ini, Senin (20/10/2025). Ganjar menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan.
Menurut Ganjar, satu tahun adalah waktu yang cukup bagi Presiden untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program yang belum berjalan optimal, termasuk kinerja para personel yang bertanggung jawab. "Satu tahun waktu yang cukup untuk Presiden mengevaluasi semua program yang belum berjalan termasuk personel yang bertanggung jawab. Sehingga tahun kedua bisa tancap gas," ujarnya saat dihubungi chapnews.id.
Meskipun demikian, Ganjar enggan merinci program-program spesifik yang mendesak untuk dievaluasi. Ia hanya menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan janji-janji politiknya terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. "Memantapkan program/janji politik berjalan sesuai target," tegasnya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri telah berjalan selama satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Selama periode ini, Prabowo terus mendorong berbagai program strategis, seperti MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan pemberantasan korupsi. Namun, sejumlah program tersebut masih menuai kritik dari berbagai pihak.
Survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Celios memberikan skor 3 dari 10 untuk kinerja kabinet, menurun dibandingkan survei 100 hari pertama yang mencatatkan angka 5.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa mayoritas publik merasa program pemerintah belum memberikan perubahan yang signifikan. Hasil survei menunjukkan bahwa 45 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja penegakan hukum juga menjadi sorotan, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
