Chapnews – Nasional – Pemerintah, melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, menyampaikan apresiasi mendalam atas gerak cepat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Kecepatan respons aparat penegak hukum ini menjadi sorotan utama di tengah keprihatinan publik.
Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, dalam keterangannya pada Rabu (18/3), secara eksplisit memuji kesigapan aparat kepolisian. "Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku," ujarnya, seraya menambahkan harapan agar Andrie Yunus segera pulih dari insiden tersebut. Angga menekankan bahwa upaya identifikasi yang dilakukan Polri, melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta analisis data di lapangan, merupakan fondasi penting dalam memastikan penegakan hukum yang berlandaskan bukti kuat.
Pada hari yang sama, Polda Metro Jaya mengumumkan keberhasilan mereka mengidentifikasi dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie, yang masing-masing berinisial BHC dan MAK. Pengungkapan ini terjadi bersamaan dengan pengumuman dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang menyatakan telah mengamankan empat prajurit berinisial NDP, SL, BHW, dan ES, yang diduga turut terlibat dalam penyerangan tersebut. Keempat prajurit kini tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk pendalaman ke tingkat penyidikan.
Angga Raka Prabowo lebih lanjut menyoroti bahwa respons yang cepat dan profesional dari kedua institusi penegak hukum, baik Polri maupun Puspom TNI, merupakan elemen krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah situasi yang sensitif. "Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti," tegasnya.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan proses hukum berjalan tegas, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angga menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi. "Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku," pungkas Angga.
Dalam kesempatan tersebut, Angga juga menggarisbawahi bahwa dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa ini tidak serta-merta mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara berkepentingan untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjamin. Pemerintah menghormati langkah TNI yang menangani dugaan keterlibatan anggotanya secara terbuka, sebuah cerminan komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin, profesionalisme, serta integritas di hadapan publik.
Di tengah berjalannya proses hukum, pemerintah mendesak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. "Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," ujar Angga. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini hingga tuntas, serta memastikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya. "Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi," tutup Angga, seperti dilansir chapnews.id.
