Chapnews – Nasional – Muhammadiyah menegaskan kesiapannya untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) yang ditujukan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra. Penyaluran bantuan vital ini akan dilakukan melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk memastikan distribusi yang cepat dan tepat sasaran. Informasi ini disampaikan pada Minggu, 21 Desember 2025.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kepercayaan yang diberikan untuk menyalurkan bantuan ini. Ia menegaskan komitmen Muhammadiyah dalam setiap aksi kemanusiaan: "Kami tidak pernah mempermasalahkan status kebencanaan. Selama ada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan, di situlah Muhammadiyah akan hadir dan bergerak," ujar Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima chapnews.id, Sabtu (20/12).

Haedar menambahkan, prinsip dasar Muhammadiyah dalam penanganan bencana selalu mengedepankan tindakan nyata, respons cepat, dan penyaluran yang tepat sasaran. Ia memastikan bahwa bantuan vital ini akan segera menjangkau mereka yang paling membutuhkan. "Ini adalah wujud konkret dari komitmen kami untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan," pungkasnya.
Sebelumnya, sempat beredar informasi mengenai ‘penolakan’ bantuan ini. Namun, Wali Kota Medan, Rico Waas, telah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan 30 ton beras dari Red Crescent Uni Emirat Arab (UEA) tersebut tidak ditolak, melainkan dialihkan penyalurannya secara langsung melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Menurut Rico, langkah pengalihan ini merupakan kesepakatan agar bantuan dapat disalurkan langsung oleh pihak pemberi, dalam hal ini Red Crescent UEA, kepada lembaga non-pemerintah (NGO) yang telah mereka tunjuk, yakni MDMC. "Bantuan tersebut sudah disalurkan ke MDMC sebagai NGO yang ditunjuk oleh Red Crescent UEA," jelas Rico, Jumat (20/12).
Ia menambahkan, pengalihan penyaluran ini juga menjadi bentuk kehati-hatian serta komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dalam pengelolaan bantuan, khususnya yang berasal dari luar negeri. "Kami tegaskan kembali, bantuan ini bukan ditolak, melainkan dialihkan ke MDMC. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan tata kelola bantuan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Rico.



