Chapnews – Nasional – Jakarta, Prajurit TNI yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum kini harus bersiap menghadapi konsekuensi serius. Sanksi penurunan pangkat menanti bagi mereka yang terbukti melanggar aturan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2025.
PP Nomor 35 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, secara tegas mengatur mengenai sanksi penurunan pangkat bagi prajurit yang melanggar hukum. Pasal 27A ayat (1) menyebutkan bahwa prajurit yang terbukti melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat diturunkan pangkatnya. Detail lebih lanjut mengenai mekanisme penurunan pangkat akan diatur dalam Peraturan Panglima.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan kepada chapnews.id bahwa PP Nomor 35 Tahun 2025 ini adalah bentuk penyempurnaan aturan sebelumnya. Tujuannya adalah agar pembinaan personel TNI lebih adaptif terhadap perkembangan organisasi dan tuntutan tugas di masa depan. "Aturan ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang TNI yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman serta semangat reformasi birokrasi di lingkungan TNI," ujarnya.
Lebih lanjut, Freddy Ardianzah menegaskan bahwa penurunan pangkat bukan hanya sekadar hukuman. Ini adalah langkah pembinaan agar setiap prajurit memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral dan disiplin dalam menjalankan tugas. "Mekanisme ini diatur dengan prinsip kehati-hatian dan melalui proses penilaian yang objektif, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat mendidik, proporsional, dan bertujuan memperbaiki perilaku prajurit yang bersangkutan," pungkasnya. Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh prajurit TNI dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
