Chapnews – Nasional – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak pemerintah pusat untuk segera dan serius menangani sengketa batas wilayah dengan Timor Leste. Desakan ini mencuat setelah seorang warga TTU menjadi korban penembakan oleh aparat Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF) atau polisi perbatasan Timor Leste. Bupati TTU, Yoseph Falentinus Delasalle, mengungkapkan keprihatinannya yang telah disampaikan sejak Juli lalu, bahkan saat rapat di Kemenkopolhukam RI. Ia menegaskan kembali kekhawatirannya tersebut pasca insiden penembakan yang terjadi Senin (25/8) malam.
Peristiwa bermula dari bentrokan antara warga Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, TTU, dengan aparat UPF Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh upaya aparat Timor Leste membangun pilar batas negara yang diduga masuk wilayah Indonesia. Menurut Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, warga Desa Inbate menolak pembangunan pilar tersebut, yang kemudian berujung pada penembakan terhadap Paulus Oki (57). Tujuh personel UPF Timor Leste disebut-sebut terlibat dalam insiden ini, mengarahkan tembakan langsung ke warga Indonesia. Akibatnya, satu warga Indonesia mengalami luka tembak.
Bupati Delasalle menegaskan bahwa surat resmi telah dikirimkan ke pemerintah pusat pada 29 Juli lalu terkait konflik di perbatasan, khususnya di Desa Inbate. Ia meminta agar penyelesaian sengketa perbatasan menjadi prioritas utama pemerintah pusat untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan melindungi warga negara Indonesia. "Tolong pemerintah pusat harus segera atensi, untuk penyelesaian (sengketa) batas wilayah tersebut," tegas Delasalle. Ia juga mengimbau masyarakat di kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pemerintah. "Serahkan semua pada pemerintah, karena urusan sengketa perbatasan adalah urusan pemerintah," pungkasnya. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.
