Chapnews – Nasional – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Taman Bugar yang berlokasi strategis di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (30/9). Kehadiran taman ini menjadi jawaban atas aspirasi warga yang mendambakan ruang terbuka hijau yang representatif.
Pramono Anung menekankan bahwa Taman Bugar adalah perwujudan nyata kolaborasi apik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Hardiyanto Kenneth, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, mengungkapkan bahwa ide pembangunan taman ini bermula dari serapan aspirasi masyarakat yang ia lakukan.
"Saat Pak Kenneth melakukan reses, aspirasi warga ditampung dan inilah bentuk kolaborasi yang baik antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan pemerintah DKI, sehingga terwujudlah taman yang kita resmikan bersama ini," ujar Pramono, seperti dikutip chapnews.id, Selasa (30/9).
Pramono menambahkan bahwa nama ‘Taman Bugar’ merupakan ide yang spontan ia lontarkan dan langsung diimplementasikan dengan cepat oleh Kenneth serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas taman ini secara optimal untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh.
Taman Bugar dibangun di atas lahan seluas 2.150 meter persegi yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang serbaguna, jogging track, lapangan serbaguna, arena permainan anak-anak, serta guiding block yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Kadistamhut Fajar Sauri menjelaskan bahwa Taman Bugar dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) untuk memastikan keamanan dan memantau aktivitas masyarakat. "Kami akan menempatkan petugas pengamanan internal (Pamdal) di sini. Selain itu, CCTV akan dipasang untuk mengawasi kejadian atau kegiatan yang berlangsung," kata Fajar.
Kenneth menambahkan bahwa realisasi Taman Bugar tidak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari pemerintah kota. "Biasanya, saya menerima aspirasi warga. Jika lahan tersebut sudah menjadi aset DKI, baru bisa kita kerjakan. Jika masih milik pihak swasta, kita proses dulu penyerahannya," pungkasnya.
