Terungkap! Nasib BSU Rp600 Ribu Jelang Lebaran 2026
Oleh Taufik Fajar, Jurnalis | Sabtu, 14 Maret 2026 | 06:17 WIB
Chapnews – Ekonomi – Spekulasi mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 kembali mencuat di tengah masyarakat menjelang perayaan Lebaran 2026. Banyak pekerja berharap program ini akan kembali digulirkan sebagai tambahan daya beli di momen penting tersebut. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait penyaluran BSU untuk tahun 2026.
Mengingat kembali, program BSU Rp600.000 terakhir kali disalurkan pada tahun 2025. Saat itu, bantuan ini bertujuan sebagai stimulus ekonomi bagi para pekerja. Meskipun sempat ada kajian untuk memperpanjang program ini menjadi tahap kedua setelah berakhir pada Agustus 2025, pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada 13 Oktober 2025, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada arahan khusus mengenai BSU tahap II, dengan penyaluran hanya berlangsung pada periode Juni-Juli 2025.
Kini, seiring mendekatnya bulan Maret 2026 dan suasana jelang Lebaran, rumor tentang BSU 2026 kembali berhembus kencang. Banyak platform media sosial dan pesan berantai menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai kemungkinan pencairan bantuan ini, memicu pertanyaan di kalangan pekerja: apakah BSU akan cair lagi?
Menanggapi desas-desus tersebut, Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa penyaluran BSU terakhir berhasil menjangkau 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria pada tahun 2025. "Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026," tegas Faried.
Faried menambahkan, jika di kemudian hari terdapat keputusan atau kebijakan baru mengenai BSU, Kemnaker akan memastikan informasi tersebut disampaikan secara transparan dan terbuka melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Oleh karena itu, para pekerja diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di luar saluran resmi dan tetap memantau pengumuman dari Kemnaker melalui situs resmi atau media sosial terverifikasi.
