Ads - After Header

Haji 2026 Diurus BP Haji? Istana Bicara!

Ahmad Dewatara

Haji 2026 Diurus BP Haji? Istana Bicara!

Chapnews – Nasional – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Jubir Presiden, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi terkait rencana pengelolaan penyelenggaraan haji dan umrah mendatang yang akan diurus oleh Badan Penyelenggara Haji (BPJ). Pernyataan ini disampaikan di Istana Kepresidenan, Jumat (11/7). Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih menunggu finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji. Menurutnya, RUU ini krusial untuk menciptakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan haji ke depannya.

"Memang, desain pembentukan BPJ bertujuan agar penyelenggaraan haji ditangani oleh badan ini," ujar Prasetyo. "Namun, pembahasan RUU Haji oleh DPR juga berjalan paralel. Kita lihat perkembangannya. Kami belum menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPR, sehingga perlu waktu," tambahnya.

Haji 2026 Diurus BP Haji? Istana Bicara!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya untuk perbaikan di masa mendatang. "Harapannya, penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik," tegasnya.

Pada penyelenggaraan haji 1446 H (2025), Kementerian Agama berkolaborasi dengan BPJ, lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Kementerian Agama sepenuhnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji. Rencana penyerahan pengelolaan haji 1447 H (2026) kepada BPJ telah diisyaratkan beberapa pejabat Kementerian Agama dan BPJ.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, pada 17 Januari 2025, sempat menyatakan bahwa penyelenggaraan haji 2025 adalah yang terakhir dikelola Kementerian Agama. RUU Haji, revisi UU Nomor 8 Tahun 2019, diharapkan dapat menetapkan BPJ sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Kepala BPJ, Mochamad Irfan Yusuf, bahkan telah menyatakan kesiapan lembaganya untuk bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada 2026. "Insyaallah, kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada 2026," kata Irfan pada 19 Februari 2025. Ia menambahkan bahwa transformasi ini bertujuan meningkatkan pelayanan jemaah haji sesuai amanah Presiden Prabowo.

Also Read

Bagikan:

Ahmad Dewatara

Ahmad Dewatara

kontributor di ChapNews yang berfokus pada liputan dan analisis Olahraga. Ia secara rutin menyajikan berita terkini, ulasan pertandingan, dan spekulasi transfer di dunia sepak bola global maupun nasional, memberikan pandangan yang tajam bagi para penggemar olahraga.

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer