Chapnews – Nasional – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, akhirnya buka suara terkait sulitnya akses publik terhadap draf RKUHAP dan DIM-nya di situs resmi DPR RI. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman, melontarkan protes keras melalui akun Instagram pribadinya karena dokumen penting tersebut tak bisa diakses publik. Protes tersebut dilayangkan pada Kamis (17/7).
Dalam jumpa pers di Komisi III DPR, Indra mengakui tanggung jawab Setjen DPR atas pengelolaan website resmi lembaga legislatif. Ia membenarkan adanya kendala teknis yang menyebabkan situs DPR sempat "shutdown" pada Rabu (16/7) malam. "Itu memang tanggung jawab kami. Kami langsung merespon pimpinan Komisi III terkait masalah teknis tersebut," jelas Indra.
Namun, Indra memastikan bahwa arahan pimpinan Komisi III untuk mengunggah naskah RKUHAP telah dijalankan. Ia menegaskan keinginan agar masyarakat dapat mengakses naskah tersebut dengan mudah. "Kami ingin masyarakat tahu isinya. Masalahnya semata-mata teknis, website sempat shutdown sebentar," tambahnya.
Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa situs DPR, yang bermitra dengan BSSN dan Bareskrim Polri, kerap menjadi target serangan siber dan peretasan. "Ratusan, bahkan ribuan kali, website DPR diserang. Banyak upaya peretasan," ungkap Indra. "Karena itu, beberapa kali kami terpaksa mematikan situs untuk mencegah kerusakan sistem yang lebih besar," lanjutnya.
Indra menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan "shutdown" sementara dilakukan setelah berkonsultasi dengan lembaga-lembaga kompeten. "Kami berkonsultasi dengan lembaga kompeten sebelum mematikan situs, biasanya mereka yang merekomendasikan shutdown karena serangannya terlalu masif," tuturnya.
Sebelumnya, Habiburrokhman melalui unggahan Instagram-nya mempertanyakan lambatnya pengunggahan draf RKUHAP dan DIM di situs DPR. Ia juga meminta penjelasan kepada Setjen DPR terkait kendala akses tersebut dan mendesak transparansi dalam pembahasan RKUHAP. "Jangan sampai upaya transparansi kami terhambat oleh website yang bermasalah. Tolong jelaskan masalahnya ke publik," tegas Habiburrokhman.
